NH: Kalau Saya Gubernur, Tidak Boleh Lagi Ada “Main-main” Stok Kebutuhan Masyarakat
Soppeng, Matasulsel – Pedagang Kepiting, Aji Ise (54) di Pasar Sentral Cabbenge di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng mengungkapkan sulitnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Minimnya pasokan kepiting dan kurangnya lokasi pertambakan menjadi penyebab.
Meski dagangannya selalu laris setiap harinya, Aji Ise menyatakan tidak dapat meraup untung besar. Pasalnya, pasokan kepiting untuk dijual kembali terbilang sedikit.
“Per hari itu cuma sanggup ambil satu pikul (100 kilogram) saja. Per kilo saya ambil di pelelangan, 25 ribu per kilo,” kata Aji Ise saat calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid (NH) berkunjung ke lapak miliknya di pasar setempat, Jumat (23/3).
Harga eceran, Aji Ise mengatakan tak berani menjual dengan harga yang terlalu mahal. Di Pasar Cabbenge, harga per kilo dijual kisaran Rp 27 ribu, tergantung ukuran kepiting.
“Susah juga, karena di sini harus bayar sewa lapak juga, tiga juta per tahun. Banyak masyarakat yang mau, tapi tidak cukup. Pasokan memang kurang kalau di sini,” tutur pria yang juga berdagang udang tersebut.
Menanggapi keluhan itu, Nurdin Halid menjelaskan perlu adanya potensi perekonomian alternatif untuk masyarakat. Tingginya permintaan komoditas kepiting di Soppeng harusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pasokan.
“Nanti, kalau saya jadi Gubernur, tidak boleh ada yang main-main dengan pasokan kebutuhan masyarakat. Rantai pasok yang panjang akan kita pangkas, supaya oknum yang mau mainkan harga bisa kita cegah,” jelasnya.
Selain itu, NH bersama pasangannya Aziz Qahhar Mudzakkar juga memiliki sejumlah program pro rakyat terkait perekonomian. Diantaranya program lapangan kerja luas yang mencakup, bantuan modal usaha untuk usaha mikro tanpa bunga, pembangunan industri pengolahan pada daerah sentra produksi dan peningkatan investasi di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan.
Kemudian program ekonomi kerakyatan. Program ini mencakupi kredit produktif tanpa bunga hingga peningkatan peran koperasi, BUMDES, dan UKM. (*)