Makassar, Matasulsel – Tiga lembaga yang bekerja pada upaya penegakan HAM khususnya perempuan, yaitu Forum Pengadaan Layanan (FPL), Yayasan BaKTI, dan Komnas Perempuan, menggelar Konferensi Perempuan Timur (KPT) 2020, dengan tema Memetik Buah dari Sinergi Mulitipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di Kawasan Timur Indonesia.

KPT 2020 dilaksanakan secara daring, 26-27 Agustus 2020, dan menghadirkan peserta dari seluruh Indonesia. Mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, DPR, Perguruan Tinggi, LSM, masyarakat adat, komunitas dan media. Pelaksanaan KPT 2020 didukung oleh Program MAMPU, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Rangkaian acara dapat diakses melaui youtube/baktifoundation.

Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, mengatakan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional.

“Demikian juga pemerintah daerah telah menjadikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai fokus untuk meningkatkan derajat kehidupan perempuan,” kata Nurdin Abdullah, Rabu, 26 Agustus 2020.

Namun, beberapa permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan perempuan, perlu penanganan yang lebih serius, dan itu butuh sinergi dan kerjasama multipihak. Diantaranya kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan perempuan, dan perkawinanan anak yang sebagian besar mengorbankan anak perempuan, yang seharusnya anak-anak tersebut masih duduk di bangku sekolah.

Demikian juga upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan di ruang publik harus terus dilakukan. Kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender dan mendapat dukungan multipihak dapat mengatasi kesenjangan gender yang terjadi selama ini.

“Salah satunya dengan adanya Rencana Aksi Daerah (SDG,s) Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat mengatasi permasalahan stunting, perkawinan usia anak, kematian ibu, kematian bayi, kekerasan terhadap perempuan dan permasalahan lainnya terkait isu kesetaraan gender dan inklusi di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Karena itu, sebagai Gubernur Sulsel, Ia mengapresiasi pelaksanaan Konferensi Perempuan Timur keempat ini. Konferensi merupakan kegiatan untuk berbagi pengetahuan dan kemajuan, yang diharapkan dapat direplikasi dan dilanjutkan oleh semua pihak.

“Semoga konferensi ini dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang dapat digunakan, baik oleh pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan gender dan berkemanusiaan,” harapnya.

Ketua Panitia Bersama KPT 2020, Lusia Palulungan, menyebutkan, Konferensi Perempuan Timur 2020 merupakan konferensi keempat telah diselenggarakan. Para pelaku pembangunan dan aktor perubahan seperti pemerintah lokal dan pusat, organisasi masyarakat sipil hingga penggerak komunitas di akar rumput.

“Berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan gagasan dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan di Indonesia Timur,” kata Lusia Palulungan.

Konferensi Perempuan Timur lahir dari Konferensi Perempuan Timor yang pertama (2016), kedua (2017) dan berubah menjadi Konferensi Perempuan Timur pada penyelenggaraannya yang ketiga (2018). Seperti KPT 2018, konferensi ini memperluas wilayah pembelajaran, tidak hanya di Pulau Timor melainkan berbagai pulau yang ada di bagian timur Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

“Berbagai aksi kolektif dan model pemberdayaan gerakan perempuan di Indonesia Timur akan dibahas, seperti penguatan kepemimpinan perempuan dan komunitas untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta ragam advokasi kebijakan dan inisiatif program untuk pembangunan berkelanjutan,” jelas Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang.

Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di bagian Timur, secara langsung telah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap beragam bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi buruk, putus sekolah, migrasi dan perdagangan anak. Kondisi ini memburuk di masa pandemi Covid-19, dimana kerentanan perempuan semakin meningkat. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dan diperburuk dengan sulitnya pelaporan dan penanganan. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang meningkat signifikan sebagai salah satu dampak dari pandemi ini.

Direktur Lambu Ina dan Dewan Pengarah Nasional FPL, Yustin Fendrita, menyatakan, beragam inisiatif muncul untuk menjawab berbagai tantangan.

“Beragam inisiatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan sudah muncul baik dari pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat, di wilayah Indonesia timur. Beragam praktik baik dari gerakan perempuan Indonesia Timur itulah yang ingin kami tampilkan dalam konferensi ini,” jelas Yustina.

Diharapkan KPT 2020 dapat menjadi wadah untuk saling belajar, menyerap serta mereplikasi praktik baik dari berbagai pihak. Mulai dari komunitas, pemerintah, parlemen dan swasta, untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. (*)

Sumber : Humas. Sulselprov.go.id

Editor : Mustakim