Jakarta, Matasulsel – Ketua SPMI Ade Irwansyah mengaku aneh dengan sikap buruh yang dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut secara keseluruhan. Padahal, Omnibus Law ini adalah kebutuhan hukum modern. “Saya sendiri mengatakan kepada setiap kesempatan, ini bukan masalah.

Kebutuhan hukum kita kan sudah seharusnya dalam tingkatan modernisasi tapi saya bingung kenapa langsung menolak dan menolak, ada apa ini? Tetapi saya yakin kita intelek semua,” tegas Ade Irwansyah saat jumpa pers jumpa pers “RUU Omnibus Law: Langkah Menuju Percepatan dan Akselerasi Ekonomi Sosial” di Restoran Mas Miskun Salemba, Senen, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ditempat yang sama, Wadir IMNI Sudirman Manalu bersama berbagai elemen mahasiswa dan pemuda diantaranya BEM se-DKI, SPMI dan IMNI menyatakan sikap siap mengawal dan mendukung RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pasalnya, UU Sapu jagat ini bakal mendorong industri padat karya yang banyak menyerap lapangan kerja. “Kepada pihak berkepentingan (kelompok buruh) untuk tidak melakukan penggiringan opini seolah-olah Omnibus Law adalah suatu momok yang menakutkan.

Jikapun terdapat pasal yang dianggap merugikan publik, agar mengajukan gugatan atau Judicial Review,” ujarnya seraya menambahkan, kita harus mengapresiasi pemerintah dalam hal ini (Omnibus Law), dan jangan giring opini seakan-akan Omnibus Law ini adalah momok yang menakutkan.

Menurut penulis, sudah sangat baik setiap stakeholder yang berperan dalam pembahasan Omnibus Law, termasuk yang menginisiasinya, sehingga perlu mendapatkan apresiasi, dan mengingat negara Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi, maka sebaiknya pembahasan RUU ini membuka ruang dialog dan partisipasi publik yang luas, agar tidak ada “pasal-pasal selundupan” dalam RUU ini.