Amran Sulaiman bisa saja “mengabaikan” tugas-tugasnya di Jakarta sebagai menteri demi “memuluskan” langkah NA-ASS. Atau berpotensi juga mempolitisasi bantuan Pemerintah.

Apalagi kalau sampai gonta-ganti kendaraan yang bukan mobil dinas dan pribadinya selama di Sulsel, maka patut diwaspadai ada pergerakan apa jelang pencoblosan.

“Sebagai pejabat negara harus diawasi pergerakannya. Jangan sampai memanfaatkan posisinya untuk melakukan politisasi bantuan,” terang Pemerhati Demokrasi Sulsel, Bastian, Sabtu 10 Juni 2018.

Ia meminta Bawaslu dan jajarannya tidak tinggal diam jika ada indikasi atau potensi awal yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan Amran di pilgub Sulsel.

“Kalau ada pejabat negara, apalagi seorang menteri sampai gonta-ganti kendaraan untuk ketemu orang, maka itu patut dicurigai. Jangan sampai ada kerja-kerja terselubung yang dilakukannya, seperti berusaha melakukan politik uang. Bawaslu dan Panwas mesti mengawasi siapapun pejabat negara yang terindikasi tidak netral,” imbau Bastian yang juga eks aktivis Universitas Negeri Makassar.

Sebelumnya, Amran Sulaiman banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena diduga bisa mempolitisasi bantuan pemerintah. Apalagi ada pembagian Alat pertanian, hewan ternak dari Kementan jelang pencoblosan.