JENEPONTO – Pasca pelaksanaan Pemilu 14 Februari lalu, Pj. Bupati Jeneponto Junaedi kembali aktif melakukan kegiatan operasi pasar, guna memastikan seluruh harga bahan pangan pokok strategis tetap terkendali dan tersedia di pasar.

Kunjungan kali ini dilakukan pada hari Minggu (18/2/2024) di Pasar Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai salah pasar strategis yang berada dikawasan jalan nasional trans Selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut Junaedi menyambangi beberapa pedagang khususnya cabe, beras, telur, ayam, ikan, gula pasir dan minyak goreng.

“Secara umum harga-harga komoditi tersebut relatif terkendali dan terjangkau walaupun harga cabe kembali mengalami kenaikan harga rata-rata Rp5000, minyak goreng naik Rp500, beras pun mengalami fluktuasi harga, khusus beras romo mengalami kenaikan dari harga biasa sebesar Rp1000 dan telur mengalami kenaikan Rp2000 yang biasanya dijual harga Rp48.000 per hari ini menjadi Rp50.000, lain halnya dengan harga ikan dan ayam yang tetap stabil, pergerakan harga-harga tersebut masih menjadi bagian dari efek pelaksanaan pemilu kemarin, karena pasti namanya pesta demokrasi, masyarakat banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan berkumpul dan makan-makan bersama,” jelasnya.

Junaedi menambahkan bahwa pasca pemilu diharapkan harga-harga ini kembali stabil. “Besok saya akan meminta bulog untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan pasar murah, guna mengendalikan harga beras, sebab saat ini kita memasuki fase musim tanam pertama tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk menjaga harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat,” harapnya.

Sekedar diketahui bahwa, setiap hari Senin secara nasional dilaksanakan Rapat Koordinasi pengendalian inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh karena itu pelaksanaan operasi pasar ini juga menjadi bahan laporan setiap Kepala Daerah terkait Indeks Harga Konsumen (IHK) kepada Menteri Dalam Negeri, yang dihadiri oleh Kementerian terkait, bahkan dilevel pemerintah daerah, juga mengikut sertakan Forkopimda dan jajaran Perangkat Daerah terkait. (*)