Jakarta, Matasulsel – Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Bahlil Lahadalia, dihadiri Kepala DPMPTSP Provinsi di seluruh Indonesia serta Kepala KPBPB dan SEZ menjadikan Indonesia sebagai surga investasi bisa diciptakan dengan peningkatan iklim investasi, peningkatan kemudahan melakukan bisnis, percepatan realisasi investasi, mengatasi hambatan yang dihadapi oleh investor, dan meningkatkan peran investasi domestik (PMDN) khususnya UMKM.

“Namun Kepala BKPM juga mengingatkan akan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak terlalu menggembirakan, antara lain, krisis ekonomi dan politik di Amerika Latin, masalah Brexit di Eropa, dan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. “Investasi adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi selama penurunan ekonomi global,” kata Ketua BKPM.

“Neraca perdagangan Indonesia tetap defisit karena sebagian besar ekspornya dalam bentuk bahan baku, serta jumlah impor minyak dan gas. Kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 16% dan pengeluaran pemerintah sekitar 20%, mendorong investasi akan membantu perekonomian.”

“Kepala BKPM mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet, diputuskan oleh Presiden bahwa di masa depan, perizinan dan insentif terkait investasi akan diserahkan kepada BKPM untuk memberikan kepastian bagi investor. Selain itu, perlu untuk meningkatkan sistem perizinan investasi saat ini untuk memberikan kenyamanan bagi investor.”

“Ada empat tugas penting BKPM, mulai dari meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang baik yang layak untuk investasi, mengarahkan investor untuk segera mendapatkan lisensi, memastikan bahwa investor nyaman dan aman berinvestasi di Indonesia, serta mengawal perusahaan hingga tahap produksi. Untuk menjalankan fungsi-fungsi mulai dari promosi hingga proses pengawalan hingga tahap produksi membutuhkan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini terutama dengan DPMPTSP Provinsi di seluruh Indonesia.

“Saat ini, ada 24 proyek dengan nilai Rp708 triliun yang terkendala dan tidak dapat direalisasikan. Investasi dalam negeri (DDI) dan UMKM harus menjadi fokus pemerintah. Saat ini, jumlah UMKM adalah sekitar 60 juta dan dapat menyediakan sekitar 100 juta pekerjaan. DDI dan UMKM harus didorong untuk bersaing dengan investor asing. Presiden sangat setuju untuk memperkuat BKPM sebagai garis depan realisasi investasi.”

“Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memproyeksikan realisasi investasi mencapai Rp886 triliun pada tahun 2020 mendatang. Artinya, diharapkan pertumbuhan investasi rata-rata bisa sebesar 11,7 persen per tahun. Target investasi tahun depan lebih tinggi dari target 2019 yang mencapai Rp792 triliun. Karena sampai kuartal III/2019, realisasi investasi kita sudah mencapai 75,9 persen atau sekitar Rp601,3 triliun. Realisasi investasi 2019 itu terdiri dari PMDN 52,9 persen dan PMA 47,1 persen.”

“Saat ini kondisi ekonomi global kurang mendukung untuk investasi di Indonesia. Bahkan masih banyak investasi yang belum terfasilitasi akibat berbagai hambatan usaha dengan potensi sekitar Rp.708 triliun.

“Identifikasi potensi investasi dari yang sudah mendaftar ada sekitar Rp708 triliun, tapi mereka masih terhambat. Ada 4 megaproyek yang 90 persen sudah pasti masuk dan BKPM sudah bantu fasilitasi.”

“Hambatan investasi yang masih dialami para pelaku usaha baik asing maupun lokal ini diantaranya seperti permintaan fasilitas dan insentif tax holiday, dan masalah lahan yang tumpang tindih. Saat ini, sudah ada 20 perusahaan skala besar baik PMA maupun PMDN yang sudah melakukan izin prinsip dan diharapkan bisa tergarap tahun depan.”

“Saat ini, ada 24 perusahaan sudah pipeline masuk ke Indonesia sebesar Rp708 trliun investasi. Namun terhambat merealisasikan investasinya, sebab tersandung berbagai kasus investasi. Ada sebanyak 32,6% kasus karena perizinan, pengadaan lahan 17,3%, dan regulasi/kebijakan sebanyak 15,2%.
Masalah lainnya adalah masih belum kompetitifnya biaya logistik.”