MATA SULSEL, TAKALAR– Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra bereaksi keras menyikapi manuver salah satu fraksi di DPRD Takalar yang menyebut pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 menyimpang dari aturan main.

Kedua fraksi itu menyebut jika pembahasan RAPBD sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. DPRD dan Pemkab Takalar telah bersepakat terkait rincian anggaran sebelum menembuskan ke Pemprov Sulsel untuk dievaluasi.

“Jadi semua mekanisme pembahasan RAPBD sudah dilewati sebelum kita kirim ke Pemprov untuk dievaluasi,” kata Ketua Fraksi Gerindra Takalar Indar Jaya, Kamis 19 Desember 2019.

Ia pun menegaskan, ada celah untuk memparipurnakan sebelum dikirim ke Pemprov Sulsel untuk dievaluasi. Namun, Indar menegaskan jika bukan sebuah keharusan untuk memparipurnakan RAPBD sebelum ditebuskan ke Pemprov untuk dievaluasi.

“Jadi bisa diparipurnakan bisa juga tidak, hanya saja ada celah untuk diperdebatkan dan bagi saya itu  tidak masalah,” terang Indar.

Indar mengatakan, sekiranya ada mekanisme yang dilanggar dalam pembahasan maka Pemprov Sulsel akan menolak untuk evaluasi. Namun, Pemprov menerima dan menjadwalkan evaluasi RAPBD Takalar sore ini.

“Kalau mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembahasan maka tentu Pemprov menolak evaluasi dinda, buktinya pemprov jadwalkan evaluasi jam 4 sore ini, jadi saya kira logikanya sederhana,” kata legislator tiga periode itu.

Ketua Fraksi Golkar Muhtar Maluddin juga menilai pembahasan RAPBD Takalar sudah benar. Hanya saja politisi senior ini memaklumi jika ada anggota dewan yang bermanuver.

“Pembahasan RAPBD sudah sesuai mekanisme, ada risalah rapatnya, saya kira isu yang menggelinding itu biasa saja,” ungkap Muhtar.

Editor: Alvin