Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bendungan Pamukkulu Tahap Ke Dua Dilaksanakan, Begini Tanggapan Sekda Takalar

Takalar, Matasulsel – Pembayaran uang ganti rugi Proyek Strategis Nasional Bendungan Pamukkulu oleh BPN Takalar kepada warga pemilik lahan yang terdampak, pertemuan dilaksanakan berlangsung hari ini di Kantor Camat Polongbangkeng Utara, Takalar, Kamis (15/8).

Pembayaran uang ganti rugi yang telah diadakan pada tahap pertama dan melalui proses yang panjang ini, menghadirkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dari BPN Sulsel Dr.Andi Ansyar Kadir, SH. MH, bersama Sekretaris Daerah Drs.H.Arsyad, MM, Dandim 1426/Takalar, Kabag Ops Polres Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, serta Kepala Cabang BRI Takalar.

Bacaan Lainnya

Ketua Pengadaan Tanah Pengadaan Dr.Andi Ansyar mengungkapkan bahwa untuk pembayaran tahap kedua ini rencananya akan dibayarkan untuk 36 bidang tanah. Sebelumnya, tim Pengadaan tanah bersama tim dari Balai Pompengan Jeneberang mengusulkan pembayaran untuk 37 bidang tanah, namun tidak dikabulkan karena satu bidang dianggap bermasalah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

“Saya berharap hari ini bisa berjalan dengan lancar dan untuk pembayaran berikutnya masih ada 493 hektar untuk dibebaskan. Itupun dari 100 hektar pada pembayaran tahap pertama, masih ada 57 hektar yang belum dibayarkan karena terindikasi masuk dalam kawasan hutan lindung. Namun, sudah ada keputusan dari Menteri Kehutanan dan masih akan dilakukan pengecekan lapangan.”ucapnya Dr.Andi Ansyar.

Seperti diketahui bahwa, pembayaran ganti rugi lahan pembangunan bendungan Pamukkulu dimulai sejak 2016 yang lalu. Rencananya, sebanyak 223 bidang tanah akan dibebaskan untuk membangun mega proyek yang ditargetkan akan berfungsi pada tahun 2020-2021 ini.

Pada tahap pertama pembebasan lahan sebanyak 100 hektar, 43 hektar diantaranya yang terdiri dari 93 bidang dibayarkan secara langsung karena dianggap layak untuk dibayarkan oleh BPKP.

Namun, dalam pembayaran ganti rugi lahan sekitar 63 bidang diajukan keberatan oleh pemilik tanah dan berakhir pada putusan Pengadilan dengan amar mengembalikan ke pembayaran semula.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar Drs.H.Arsyad, MM juga mendukung penuh pelaksanaan mega proyek nasional yang merupakan bagian dari Program Nawacita Presiden ini.

“Pada intinya pemerintah daerah sepakat bahwa proyek mega nasional ini harus berjalan karena asas manfaat kalau bendungan yang beroperasi nanti akan berdampak banyak pada masyarakat Takalar. Betul-betul untuk kemakmuran masyarakat Takalar khususnya untuk petani kita.

Kita berharap dengan adanya bendungan pamukkulu ini, pola tanam yang biasanya 2 kali, nanti nya bisa tiga kali, luas pertanahan di Takalar ini 26 ribu hektar, 18 ribu hektar merupakan sawah untuk padi selebihnya untuk tanaman, semoga kedepan tidak ada lagi permasalahan pembayaran. Kami akan mengkawal secara khusus untuk pembangunan bendungan Pamukkulu ini.”tegasnya Drs.H.Muh Arsyad, MM

Pos terkait