Makassar, Matasulsel – Wilayah Indonesia Timur masih memiliki kesenjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup besar sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk melakukan pemerataan.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Bidang Ekonomi, Rony Mamur Bishry, mengungkapkan,saat ini pemerintah terus berupaya memeratakan akses di sektor TIK. Salah satunya dengan melakukan revisi PP 52 & 53 mengenai berbagi jaringan infrastruktur (Network Sharing) dan Proyek Palapa Ring.

“Revisi PP 52 & 53 merupakan usaha pemerintah untuk pemerataan akses dan menurunkan harga telekomunikasi. Dana dari USO banyak dialokasikan untuk wilayah Timur Indonesia,”kata,Rony pada Seminar Nasional “Sudahkah Telekomunikasi Indonesia adil,merata,dan sejahtera bagi masyarakat” yang digelar di UIN Alauddin, Samat Gowa, Jumat (2/12/2016).

Rony menambahkan, saat ini memang banyak masalah terkait telekomunikasi di daerah Timur, terutama mahalnya tarif dan keterbatasan pilihan. Namun upaya pemerintah dalam merevisi PP tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak pertimbangan yang membuat proses ini tidak bisa berjalan dengan cepat.

“Implementasi revisi PP tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada pihak yang saat menghitung secara bisnis ini merasa rugi karena sudah berinvestasi besar namun harus sharing dengan operator lain. Sudah sempat ada solusi agar bisa dilakukan sistem sewa jaringan antar mereka, namun hal itu masih dibicarakan kembali.”jelasnya

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Selatan, Ambo Masse, mengungkapkan, kesenjangan di sektor TIK memang masih sangat besar. Penggunaan internet di Sulawesi Selatan contohnya, hanya terdapat 7,5 juta pengguna internet atau hanya 7,7% dari seluruh pengguna internet di seluruh Indonesia.