Makassar, Matasulsel – Jika Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bangkrut pastilah pemerintah yang disalahkan, untuk itu Bank Sulselbar harus menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah. Hal tersebut diungkaplan oleh Wakil Bupati Soppeng, Supriansa saat membawakan materi di Bank Sulselbar yang berlangsung di Hotel Melia Makassar, Rabu (10/01/2018).

“Kalau Bank Sulselbar cabang Soppeng Bangkrut misalnya siapa yang disalahkan? pastilah pemerintah Soppeng yang disalahkan, jadi jika ada masalah jangan jalan sendiri, berkoordinasilah dengan pemerintah jika ada masalah dengan nasabah,” kata Supriansa.

Pada kesempatan itu Supriansa mengatakan bahwa pemerintah Soppeng punya komitmen besar untuk membesarkan Bank Sulselbar.

“Saya dan Pak Bupati punya komitmen untuk membesarkan Bank Sulselbar. Anda bisa lihat bahwa Pemkab Soppeng adalah memiliki saham terbesar di Bank Sulselbar,” ucap Supri dalam acara yang mengangkat tema Transformasi Perusahaan Menyambut Era, VUCA dan Disrupsi.

Berdasarkan data dari Bank Sulselbar Pemkab Soppeng telah memiliki modal saham terbesar kedua dibawa luwu timur di Sulawesi Selatan, yakni Rp40 Miliar di Bank Sulselbar. Sementara Pemerintah Kota Makassar yang memiliki APBD besar hanya memiliki saham 17 Miliar di Bank Sulselbar.

Menurut Supriansa jika ada pihak Bank Sulselbar yang bermasalah dengan hukum lalu tersangka, hal tersebut akan merusak citra perbankan dan menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap perbankan.

“Nah kepercayaan itu harus dijaga oleh pihak perbankan jangan sampai berhadapan dengan hukum. Tapi jika ada masalah, Pemkab Soppeng akan menagani itu melalui Tim Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TP-TGR). Untuk itu saling koordinasi antara Pemkab Soppeng dan Bank Sulselbar cabang Soppeng sangat penting,” ucap Mantan Advokat ini.

Dalam acara itu dihadiri Dirut Utama Bank Sulselbar, H.A.Muh Rahmat, Jajajaran direksi dan para pemimpin divisi Bank Sulselbar serta para pempimpin cabang Bank Sulsel se-Sulawesi Selatan dan Barat.(*)