Pemkot dan KPU Sepakat Anggaran Pilwali Makassar Rp78 M
01/10/2019 22:00
“Misalnya mengurangi anggaran dan kuantitas bimtek di tingkat PPS dan KPPS bisa berdampak pada lemahnya pemahaman penyelenggara Adhoc. Atau memangkas biaya pemuktahiran data yang bisa berimbas pada efektifitas petugas lapangan. Begitu pula dengan mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik,”tambah Farid.
Sementara itu, Komisioner KPU lainnya, Gunawan Mashar menambahkan dari jumlah anggaran sebesar Rp78 M, secara garis besar porsi terbesar pada honorarium penyelenggara adhoc, sekitar 20,9 M. Lalu pengadaan dan distribusi logistik srkitar 8 M, sosialisasi 3 M, pemutakhiran data 5,5 M.
“Alhamdulillah penandatanganan NPHP berjalan lancar,”kata Gunawan.
Editor : Pijar
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Jeneponto memberikan sambutan terkait pelaksanaan kegiatan dzikir dan doa bersama sebagai salah satu langkah
Sementara Cawabup Qalby juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari semua elemen masyarakat dalam upaya tersebut. Dengan mengedepankan
Prosesnya tidak mudah. Adinda harus menghadapi tantangan dalam hal pelatihan, koordinasi, dan adaptasi teknologi. Namun, dengan kegigihan dan
“KKN adalah bentuk pengabdian masyarakat sesuai Tridarma Perguruan Tinggi poin ketiga. Kami berharap program kerja kami mendapat dukungan penuh dan
Tak hanya di Puskesmas, layanan di pos kesehatan desa (Pustu) dan posyandu pun telah tersambung ke aplikasi ini. Jadi, saat bayi ditimbang atau ada
Dengan pendekatan yang penuh kehangatan, ia menyampaikan pesan-pesan kesehatan, mengajak para kader desa dan posyandu untuk aktif, serta membina