Demikian halnya disampaikan, akademisi yang juga Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Prof. Dr. Jasruddin.

Dari sisi pendidikan, menurutnya, kehadiran PT Vale menutupi hal-hal yang terbatas dilakukan pemerintah karena adanya aturan. Untuk itu, program PT Vale hadir sebagai complaimenter program pemerintah.

Salah satunya dengan melakukan pengembangan terhadap fasilitas pendidikan yang dimiliki, yakni Akademi Teknik Sorowako.

PT Vale punya keinginan membuka akses seluas-luasnya untuk dapat mengakses pendidikan lebih tinggi dengan mengembangkan Akademi Teknik Sorowako menjadi sebuah institute ataupun politenkik kedepannya.

“Akademi Teknik Sorowako nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah institute yang merupakan bagian dari vokasi Perguruan Tinggi (PT), serta menghadirkan kelas unggulan agar anak-anak dilingkar tambang yang berbakat dipersiapkan dari awal. Bahkan akan dihadirkan training yang punya sertifikasi, sehingga bisa diserap dimana-mana ketika lulus,” tuturnya.

Sementara itu, Director External Relations PT Vale, Endra Kusuma memaparkan, terkait usulan yang disampaikan sejumlah stakeholder dalam konsultasi publik, tentunya akan menjadi pertimbangan bagi perseroan dalam menjalankan program RI PPM.

Apalagi, sebagian dari usulan tersebut dalam tahap pengembangan seperti terkait program pengembangan Akademi Teknik Sorowako.

“Kami berharap jika sudah menjadi sebuah institute cakupan peserta didik tidak saja 300 orang bahkan bisa menjadi 600 orang. Diharapkan pula akan lebih besar multiflier effect, kuantitas meningkat dan kualitas meningkat, karena kami melihat potensinya jauh lebih besar baik secara aset maupun SDM yang dimiliki,” paparnya.

Pada kesempatan konsultasi publik, Endra Kusuma menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut dapat menghimpun masukan, pendapat, kritik dan saran dari seluruh pemangku kepentingan mengenai substansi dokumen RIPPM PT Vale.

Selain itu, pihaknya ingin mendapatkan kesepahaman dan sinergi dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mengenai arah dan kebijakan program PPM PT Vale ke depan.

“Kami ingin menghaturkan terimakasih dan apresiasi atas sumbang saran ide dan masukannya. Semoga forum ini kian memantapkan sinergi para pihak kedepannya dalam menghadirkan kemandirian pasca tambang dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,“ harapnya.

Sesi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan rangkaian lanjutan dari Konsultasi publik bersama para pemangku kepentingan terkait di lingkup 38 desa/kelurahan.

Wilayah tersebut mencakup empat Kecamatan di area pemberdayaan, serta di tingkat kabupaten Luwu Timur telah dilakukan pada tanggal 22 – 25 Agustus 2023 lalu.

Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut tim dari Bappelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan dan menyampaikan masukannya untuk kian memantapkan penyelarasan bersama seperti kekhususan prioritas program terkait isu stunting ataupun kemiskinan ekstrim.**