Penulis: Zulkarnain Hamson

Direktur ZH Konsultan Media & Jurnalisme

 

Kemitraan antara media dan pemerintah daerah merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola komunikasi publik yang transparan dan akuntabel. Dalam era keterbukaan informasi, masyarakat menuntut akses cepat dan akurat terhadap kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah. Di sinilah peran media menjadi jembatan strategis antara pemerintah daerah dan publik. Melalui kemitraan yang sehat, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra kritis yang membantu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam banyak kajian komunikasi, kemitraan media dan pemerintah memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Kemitraan media dengan pemerintah daerah membantu menciptakan iklim transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Media memiliki fungsi kontrol sosial yang dapat mengawasi jalannya program pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran publik dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan adanya hubungan kemitraan yang konstruktif, pemerintah daerah dapat menjadikan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan capaian dan tantangan kepada masyarakat tanpa kehilangan independensinya. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tidak kalah pentingnya, kemitraan itu meningkatkan partisipasi dan literasi publik. Melalui pemberitaan yang informatif dan edukatif, media membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Kemitraan yang baik memungkinkan pemerintah daerah menyosialisasikan program-program strategis, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, atau kebijakan sosial, secara lebih luas dan mudah dipahami. Selain itu, media juga berperan dalam meningkatkan literasi warga agar mampu memahami kebijakan publik secara kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Membangun citra positif dan komunikasi dua arah, akan dengan mudah terwujud. Bagi pemerintah daerah, kemitraan dengan media merupakan sarana efektif untuk membangun citra positif dan memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui pemberitaan yang berimbang dan objektif, media dapat membantu membentuk persepsi publik yang sesuai dengan realitas di lapangan. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memanfaatkan media bukan sekadar sebagai alat promosi, melainkan sebagai wahana dialog yang terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang saling mempercayai.

Guna mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme, kemitraan yang solid antara media dan pemerintah daerah juga mendorong peningkatan profesionalisme kedua belah pihak. Pemerintah daerah perlu memiliki unit komunikasi publik yang memahami prinsip keterbukaan dan media relations, sementara media dituntut untuk menjaga independensi serta etika jurnalistik dalam peliputan isu-isu pemerintahan. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem komunikasi yang saling memperkuat di mana informasi publik dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan bebas dari kepentingan sempit.

Paling terakhir adalah terwujudnya pilar demokrasi dan pembangunan berkelanjutan daerah. Kemitraan media dengan pemerintah daerah merupakan bagian integral dari upaya memperkuat demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan. Media yang bermitra dengan pemerintah daerah secara etis dan kritis berperan sebagai fasilitator komunikasi publik yang menumbuhkan kesadaran, partisipasi, dan kepercayaan sosial. Melalui kolaborasi yang berlandaskan transparansi, tanggung jawab, dan independensi, sinergi antara media dan pemerintah daerah dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (zh)