Perda Pajak di Soal Pedagang, Wabup Irwan : Bentuk Tim dan Kaji Lebih Lanjut

Luwu Timur, Matasulsel – Puluhan pedagang yang merupakan perwakilan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu Timur mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Kedatangan para pedagang ini terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak restoran atau rumah makan, Jumat (30/08/2019)

Kepala BPKD Luwu Timur, Ramadhan Pirade menjelaskan bahwa pajak itu sudah merupakan ketentuan yang harus dijalankan. Penggunaan alat Mobile Payment Online System (MPOS) di kasir itu, kata Ramadhan terbukti efektif untuk menghitung secara pasti setiap transaksi yang terjadi.

Bacaan Lainnya

“hasil evaluasi dari beberapa rumah makan yang kita pasangi alat MPOS terbukti efektif meningkatkan hasil pajak. Dan ini juga disarankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perlu dipahami, MPOS ini tidak hanya di Luwu Timur, tapi berlaku diseluruh Indonesia. Contoh di Palopo dan Makassar sudah diawasi lebih ketat” ungkap Ramadhan.

Lanjut Ramadhan, pajak 10 persen itu bukan dibebankan kepada pedagang tetapi kepada konsumen. Pedagang kata Ramadhan hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk memungut pajak dari setiap transaksi yang dilakukan konsumen.

Perwakilan Pedagang, Abdul Rauf mengatakan masyarakat khususnya pemilik rumah makan bukan tidak mau bayar pajak. Hanya saja kata Rauf, penetapan 10 persen pajak itu masih terlalu tinggi.

Disisi lain kata Rauf, penggunaan alat MPOS itu juga membuat pedagang takut akan kehilangan pelanggan karena harga yang biasanya sudah diketahui pelanggan mendadak naik karena adanya alat transaksi MPOS itu.

Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam yang hadir memediasi persoalan tersebut mengatakan secara umum implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2010 ini belum bisa diterima oleh pedagang secara lapang dada. Oleh karena itu Wabup meminta agar dibentuk tim bersama pemerintah daerah dan perwakilan pedagang untuk melakukan kajian lebih lanjut agar ada solusi dari permasalahan ini.

“kita perlu kajian lebih dalam terkait implementasi Perda ini oleh karena itu saya harapkan kita bentuk tim bersama untuk mencari solusi. Salah satu solusi mungkin bisa kita buatkan klasifikasi usaha yang terkena pajak ataupun solusi lainnya” tandas Irwan. (*)

Pos terkait