Makassar, Matasulsel – Mochammad Ramdhan Pomanto yang saat ini berstatus sebagai Wali Kota Makassar memilih maju lewat jalur independen pada Pemilihan Wali Kota 2018 mendatang. Sebagai calon petahana yang memilih tak melibatkan Partai Politik secara administrasi dalam lingkar pemenangannya, menuai problem.

Langkah tak biasa yang ditempuh seorang Petahana menurut mantan Ketua Pengurus Besar (PB) HMI periode 2013-2015, Abd Azis Udin, merupakan sebuah kemunduran. Lantaran menurutnya dalam beberapa tahun menjabat sebagai Eksekutif di kota Makassar seharusnya terjadi komunikasi yang harmonis dengan legislatif yang tak lain merupakan refresentasi pengurus Partai.

“Kenapa Pak Danny tidak mendapat dukungan mayoritas Partai padahal Eksekutif dan legislatif mitra kerja. Kalau ini terjadi berarti ada yang salah, dia tidak mampu merangkul partai2 yang ada di Legislatif (DPRD Makassar). Ada komunikasi yang bermasalah antar keduanya tapi setidaknya Pak Danny sebagai pemimpin kota Makassar harus bisa merangkul,” ujarnya, Selasa (19/12).

Alumni Jurusan Komunikasi Politiki Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta itu menerangkan bahwa dalam pembangunan kota Eksekutif dan Legislatif seharusnya saling menguatkan. Apalagi di era pembangunan demokrasi saat ini.

“Salah satu pilar demokrasi itu Parpol dan Media Massa. Parpol itu pilar penting dalam menguatkan demokrasi apalagi saat ini masih dalam kondisi pembangun demokrasi pasca Reformasi. Namun problemnya sekarang, misalnya Parpol tidak membackup Pemerintah sebab adanya miskomunikasi diantaranya yang kemudian rakyatlah yang dirugikan,” terangnya.