Luwu Utara, Matasulsel – Selain Bandar Udara Andi Djemma Masamba, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga tengah fokus untuk mengembangkan Bandar Udara Seko di Kecamatan yang berpenduduk 13.138 jiwa tersebut.

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan hadirnya Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani untuk Presentase Tinjau Ulang Rencana Induk termasuk KKOP, BKK, DLKr dan DLKp Bandara Seko di Ruang Rapat Sainath Tower Lt. 9 Jl. Silangit B9 No. 7 Kemayoran, Kementerian Perhubungan, Kamis (21/3).

“Dari laporan camat dan kades bahwa masyarakat di sekitar sudah bersedia dan menyetujui terkait lokasi pengembangan bandara, terkait hal teknis lainnya akan dibicarakan lebih lanjut antara Pemkab dan Pemprov Sulsel,” kata Indah di hadapan Direktur Bandar Udara Kemenhub, Mohammad Pramintohadi Sukarno.

Menurut Indah ada kebutuhan lahan sekitar 38 Ha dan pemda menyanggupi penyediaan lahan tersebut.

“Terkait dengan lahan kami mencoba memberikan keyakinan kepada teman-teman khususnya Bandar Udara Seko dan mudah-mudahan dukungan ini juga menjadi pertimbangan bagi Direktoral Jenderal Perhubungan Udara untuk rencana pengembangan ini. Khusus Bandara Andi Djemma mudah-mudahan dengan dukungan pak direktur beserta jajaran tahun ini bisa direalisasikan,” terang Indah.

Tim Redaksi

Terkait

JENEPONTO, MATASULSEL – Di tengah keramahan masyarakat Desa Arungkeke Pallantikang Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto terdapat sebuah
BOGOR, MATASULSEL– Koordinator I pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JamDatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Feri Tas.,
JENEPONTO, MATASULSEL – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Jeneponto bekerja sama dengan lembaga Patrio Jeka
JAKARTA, MATASULSEL — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik
JAKARTA, MATASULSEL – Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan RI menggelar bimbingan teknis dengan tema “Peningkatan
JAKARTA, MATASULSEL – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong harmonisasi aturan