“Transformasi harus menyentuh akar budaya kerja Polri. Jangan lagi ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang, tindakan represif, atau perilaku tidak etis yang mencederai keadilan. Masyarakat hanya akan percaya jika Polri konsisten menunjukkan perubahan yang nyata,” tegasnya.

Presma UINAM itu juga mendorong Polri untuk membuka ruang partisipasi publik dalam proses evaluasi kinerja, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Menurutnya, hal tersebut penting agar Polri tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai demokrasi.

“Polri harus menjadi lembaga yang transparan dan terbuka terhadap kritik. Reformasi tidak akan berjalan tanpa keterlibatan publik. Jika Polri berani membuka diri, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh kembali,” pungkas Zulhamdi.

Zulhamdi meyakini, akselerasi transformasi Polri merupakan titik awal lahirnya institusi kepolisian yang lebih profesional, berintegritas, dan benar-benar dipercaya oleh rakyat. (*)