“Perlu ada penyadaran, artinya kita mencerahkan masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Karena memang ini berdampak buruk, termasuk dalam kesehatan ibu dan anak nantinya,” tutur NH.

Selain penyadaran tersebut, Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini juga akan melawan tingginya pernikahan dini melalui institusi agama. Bagi umat Islam, misalnya, pemerintah akan meningkatakn taraf kesejahteraan imam desa agar mampu menjalankan tugasnya dengan optimal, termasuk pencegahan pernikahan dini.

“Sehingga akan tercipta manusia berimana dan bertaqwa. Imam desa tidak boleh menyetujui adanya pernikahan dini,” bebernya.

Baru-baru ini, fenomena pernikahan dini mencuat di Kabupaten Bantaeng. Bahkan, persoalan ini turut menuai sorotan dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. (*)