Makassar, Matasulsel – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), berjanji meningkatkan kualitas pelayanan publik bila kelak terpilih. Langkah awal yang bakal dilakoninya adalah memotivasi seluruh birokrat untuk bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab. Utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

NH mengungkapkan upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik bahkan dicanangkan dalam program 100 hari. “Minimal yang saya lakukan dalam 100 hari adalah memotivasi seluruh birokrat untuk bekerja sesuai job mereka, bekerja lebih baik lagi. Dengan motivasi tinggi, ya harus bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Birokrat khususnya aparatur sipil negara alias ASN merupakan abdi negara. Olehnya itu, NH menuturkan sudah sepatutnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bukan lagi zamannya, sambung dia, birokrat apalagi pejabat dilayani oleh masyarakat.

NH melanjutkan program peningkatan pelayanan publik itu selaras dengan komitmen pengabdiannya bersama Aziz. Pasangan nomor urut satu itu diketahui menanggalkan jabatan strategis di pusat untuk pulang kampung. Tujuannya satu : mengabdi membangun Sulsel Baru yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

NH-Aziz sendiri diketahui mengusung konsep Sulsel Baru yang mengedepankan 17 program unggulan. Sederet program pro-rakyat itu berbasis dari ide Tri Karya yakni pembangunan berbasis infrastruktur; ekonomi berbasis kerakyatan; dan kearifan lokal.

NH-Aziz juga merupakan pasangan yang paling berkomitmen menciptakan Sulsel yang lebih sejahtera. Selain terlihat dari program pro-rakyat, NH-Aziz adalah satu-satunya pasangan yang berani membuat kontrak politik dengan masyarakat. Kontrak politik itu dibacakannya saat deklarasi pencalonan pada November tahun lalu.

Kontrak politik NH-Aziz yang berisi empat poin menyinggung terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Toh, sudah rahasia umum, ribetnya birokrasi kerap jadi penghambat masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan.

Adapun kontrak politik NH-Aziz, pertama yakni mereka akan menjalankan program pro-kampung. Pada poin kedua, pasangan tegas, merakyat dan religius itu menggaransi akan menjalankan pemerintahan dengan sistem birokrasi yang efektif.

Selanjutnya, kontrak politik NH-Aziz berupa ikrar untuk tidak melibatkan keluarga demi menjaga marwah pemerintah Sulsel yang lebih baik. Adapun yang terakhir, pasangan ini tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok. (*)