JAWA BARAT, MATASULSEL – Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Maskur dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Alfian Afandy Syam mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025 di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan dari retreat yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada bulan Juni, dengan penekanan pada sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antara pusat dan daerah.

Dengan adanya pengurangan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) untuk semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah diharapkan dapat mensinkronisasi kegiatan dengan kementerian agar pembangunan tetap dapat berkelanjutan.

TKD yang tersedia di daerah akan diutamakan untuk belanja wajib yang mengikat, seperti belanja pegawai, pemenuhan pelayanan publik—terutama di sektor kesehatan dan pendidikan—serta operasional lainnya.

Kementerian Dalam Negeri membuka peluang bagi daerah yang berada dalam kondisi kritis, dengan kriteria kapasitas fiskal (Pendapatan Asli Daerah rendah, belanja pegawai di atas 50%, dan memiliki kewajiban untuk membayar utang), untuk mendapatkan pendampingan agar dapat tetap menjalankan operasional, khususnya dalam pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kabupaten Jeneponto, yang memiliki segudang potensi sumber daya alam, memiliki banyak peluang untuk mengakses program dari kementerian.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, pada tahun 2026 akan membangun 1000 kampung nelayan merah putih. Dengan panjang pesisir mencapai 114 km, ini merupakan kesempatan berharga bagi daerah.