Saat ini akses Perhutanan Sosial di Indonesia mencapai areal seluas 1.088 juta ha, belum termasuk di Pulau Jawa. Sebanyak 48 unit kelompok dan LMDH di pulau Jawa telah siap diluncurkan, dan Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, serta Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang menjadi lokasi awal program ini.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Harjomujono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, KSP, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, dan Forkompinda.

 

Sementara itu, mewakili Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Deddy Mizwar, menyampaikan dukungannya terhadap program Perhutanan Sosial yang menjadi tonggak perbaikan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat.

 

Sebelum kegiatan penyerahan IPHPS ini, telah dilaksanakan penyerahan bantuan kepada kelompok tani di Muara Gembong dan Teluk Jambe, antara lain berupa :

1. Bibit mangrove dan 1 unit persemaian mangrove dari KLHK dan Perhutani;

2. Bibit udang 1,2 juta serta benih ikan 8.400 dan pakan udang 21,8 ton dari KKP;

3. Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Mandiri berupa perbaikan tanggul dan saluran drainage serta jalan usaha tani, dan pemasangan saluran listrik 3.000 m serta pompa air dan sumur bor (6 unit), pembangunan sistem plastik dan mulsa untuk 17,2 Ha, saung tambak 1 unit, cool box tempat hasil panen 10 unit, serta bantuan benih jagung untuk Teluk Jambe sebanyak 5 ton, serta bibit tanaman jeruk dan pisang bagi 1.070 KK tani.

 

Disampaikan Menko Darmin, saat ini terdapat 24 lokasi perhutanan sosial yang sudah siap dan mendapat izin, yang tersebar di Jawa Barat (7 lokasi), Jawa Tengah (7 lokasi), dan Jawa Timur (10 lokasi), dengan total lahan seluas 13.500 Ha, dan jumlah penggarap 7.500 keluarga.

 

“Pemerintah juga bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara), dalam menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk program ini. Saat ini KUR telah mencapai 105 trilyun rupiah, semoga tahun depan meningkat menjadi 120 trilyun rupiah”, tambahnya.

 

Pendampingan Kelompok Tani di Muara Gembong dan Teluk Jambe ini, telah dilakukan sejak April-Mei 2017. Pada mulanya rasio pengelolaan pertanian dan tambak di Desa Muara Gembong yaitu sebanyak 11 Ha per orang, dan saat ini menjadi 2 Ha per orang. Luas kawasan hutan produksi di wilayah ini 11.655 Ha, dan potensi garapan untuk tambak udang dan ikan sekitar 2.030 Ha.

 

Pola tanam yang dilakukan dengan konsep Silvofishery, yatu 50% Budidaya tambak – 50% Hutan Mangrove. Adapun sistem bagi hasil laba bersih untuk budidaya tambak ini, yaitu hasil Ikan Bandeng/Udang Vaname sebesar 70% bagi petani, dan 30 % bagi Perhutani, dan BUMN Perikanan Indonesia akan menjadi offtaker. Sedangkan Kelompok Tani dan LMDH wilayah Teluk Jambe akan menanam jagung, pohon buah-buahan dan tanaman kayu, dengan dukungan pihak swasta sebagai offtaker. (*)