Makassar, Matasulsel – Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel menggadakan Rapat Koordinasi Kehumasan dengan tema Peran Humas sebagai Perekat Bangsa, di Hotel MaxOne Makassar, Senin (2/6). Acara ini dirangkaikan dengan pencanangan Gerakan Humas Melawan Hoaks.

Rakor dihadiri oleh bagian Kehumasan/Public Relations dari lingkup pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten-kota, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan dan stakeholder kehumasan. Tujuan dari kegiatan ini, untuk meningkatkan sinergitas humas dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018 di Sulsel.

Acara dibuka Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Sulsel, Tautoto Tanaranggina. Dalam sambutannya, Tautoto menyampaikan, sebagai aparat Humas tidak terlepas dari opini publik, karena salah satu fungsi Humas adalah menciptakan opini publik yang memiliki good will (kemauan baik) dan partisipasi.

“Kinerja Humas di lembaga pemerintahan adalah turut membantu dalam menjalankan suatu program pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditargetkan oleh pemerintah,” kata Tautoto.

Humas juga berperan dalam membangun dan memberikan informasi sebaik secara internal dan eksternal. Humas harus membangun strategi untuk menanamkan kepercayaan publik, tidak hanya memperoleh citra positif tetapi mampu dipertahankan.

Ada tiga tujuan strategi komunikasi kehumasan disusun. Diantaranya: Pertama, meredam pemberitaan negatif yang terus menerus terhadap pemerintah. Kedua, agar opini masyarakat tidak berlarut-larut dikendalikan oleh pemberitaan negatif. Ketiga, untuk mencitrakan kembali positif pemerintah, paling penting menghindari krisis akibat pemberitaan.

Lebih lanjut, pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, termasuk Sulsel tinggal menghitung dua hari. Dan tentu diharapkan pesta demokrasi ini berjalan sukses.

“Humas memiliki peran penting dalam kesuksesan perhelatan politik lima tahun tersebut sebagai mitra yang paling dekat, mendorong pers agar mengawal pilkada dengan baik,” ujarnya.

Humas berperan sangat besar dalam mengawal demokrasi media hadir di seluruh kehidupan masyarakat.

Tautoto menyampaikan, dalam konteks pilkada, media memiliki dua sisi fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, media sebagai pencerdasan politik dengan pemberitaan regulasi, sistem, opini dan berita terkait etika politik.

“Sisi lainnya, media sebagai sarana kepentingan politik para politisi dengan pemberitaan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mendorong media menjadi pengawal pilkada yang baik,” paparnya.

Untuk itu, Humas harus mampu bersahabat dengan media. “Humas harus mendorong pemberitaan untuk menjaga keutuhan rasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Pelaksana Tugas Sekda yang mengawali karir sebagai staf Humas ini.