Tag: DPR
-
DPR Setujui Revisi UU Polri Jadi Usul Inisiatif
MATA SULSEL, JAKARTA – Rapat paripurna DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Polri untuk menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Rabu (20/5/2026). Dalam rapat tersebut, Saan terlebih dahulu meminta masing-masing fraksi menyampaikan pandangan secara tertulis terkait revisi UU Polri. “Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada…
-
Yusril Ungkap RUU Perampasan Aset Sudah Diajukan ke DPR Sejak 2023
MATA SULSEL, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebenarnya sudah diajukan ke DPR sejak era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada tahun 2023. Namun hingga kini, pembahasan RUU tersebut di parlemen belum juga dilakukan. Pengajuan itu dilakukan pada tahun 2023,…
-
Tuai Kemarahan Publik, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
MATA SULSEL, JAKARTA – Dua anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, resmi mundur dari keanggotaan DPR. Keputusan penonaktifan keduanya dilakukan oleh DPP PAN menyusul pernyataan dan aksi joget yang memicu kemarahan masyarakat. Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan langsung penonaktifan Eko…
-
NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi DPR RI
MATA SULSEL, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem melalui maklumat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Keputusan tersebut berlaku mulai Senin, 1 September 2025. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi F Taslim dalam keterangan pers pada Minggu…
-
MUI Ingatkan DPR: Jangan Ucapkan Sesuatu yang Menyinggung Masyarakat
MATA SULSEL, JAKARTA – Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi, mengingatkan para anggota DPR RI untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pernyataan agar tidak melukai perasaan masyarakat yang saat ini tengah dilanda kesulitan ekonomi. “Kepada para Anggota DPR-RI, MUI mengharapkan jangan menimbulkan atau mengucapkan sesuatu hal yang menyinggung masyarakat,” kata Kiai…
-
KPK Usut SK Menag Kuota Haji 2024, Diduga Langgar UU Haji dan Umrah
MATA SULSEL, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri lebih dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Yaqut Cholil Qoumas. SK tersebut menjadi salah satu bukti penting dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tahun 2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan…
-
Revisi UU Haji dan Umrah Dikebut, Target Selesai Agustus 2025
MATA SULSEL, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah kini tengah diajukan sebagai rancangan undang-undang inisiatif oleh DPR RI dan sudah masuk ke pemerintahan. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, menargetkan RUU tersebut dapat selesai pada pertengahan Agustus 2025. Irfan menjelaskan pembahasan RUU dikebut agar pihaknya dapat mulai merancang…
-
Pendaki Brasil Tewas, DPR Tegur Menpar Soal Keamanan Gunung Rinjani
MATA SULSEL, JAKARTA – Komisi VII DPR RI, melalui Saleh Partaonan Daulay, menegur Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana terkait kematian wisatawan asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani. Ia mempertanyakan sistem keamanan dalam pariwisata pendakian gunung tersebut. Awalnya, anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, mengajukan pertanyaan kepada Widiyanti mengenai pengawasan di Gunung Rinjani.…
-
Putusan MK Pisahkan Pemilu, DPR Buka Opsi Perpanjangan Jabatan DPRD
MATA SULSEL, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, menyatakan bahwa DPR membuka kemungkinan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurut Rifqi, opsi ini menjadi satu-satunya jalan keluar jika penyelenggaraan pemilu daerah benar-benar dilakukan secara terpisah dari pemilu nasional yang…
-
DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran Dari Purnawirawan TNI
MATA SULSEL, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi permintaan agar pimpinan dan anggota DPR RI segera menindaklanjuti usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Indra menyampaikan hal ini setelah memeriksa surat tersebut di bagian persuratan…
-
Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, Sejauh Mana Progressnya?
MATA SULSEL, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Perampasan Aset. Meski begitu, ia menegaskan bahwa presiden telah membicarakan isu ini bersama para ketua umum partai politik. “Untuk sementara ini belum (ada Perppu). Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa…
-
DPR Soroti Visa Non-Haji : Bukan Soal Administrasi, Tapi Muruah Negara
MATA SULSEL, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, soroti penggunaan visa non-haji untuk pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, hal ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyentuh aspek kehormatan dan reputasi negara. “Ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut muruah negara,” kata Pangeran, dikutip dari Antara, Jumat (25/04/2025). Selain penindakan, ia juga…
-
DPR Sentil TNI Masuk Perguruan Tinggi : Cederai Kebebasan Akademik
MATA SULSEL, JAKARTA – Anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyampaikan kritik terkait maraknya peristiwa keterlibatan prajurit TNI yang memasuki area kampus di berbagai perguruan tinggi akhir-akhir ini dengan beragam alasan. Menurut Hasanuddin, kejadian-kejadian tersebut dapat mengancam prinsip kebebasan akademik yang seharusnya dijamin oleh undang-undang, yakni UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.…
-
DPR Ungkap Dampak Tarif Trump Ke RI : PHK Meningkat-Inflasi Naik
MATA SULSEL, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, mengungkapkan beberapa dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia akibat kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump terhadap produk Indonesia. Hanif menilai bahwa kenaikan tarif yang mencapai total 42 persen dapat memicu inflasi yang lebih tinggi serta menurunkan daya beli masyarakat. Belum lagi…
-
DPR RI Soroti Penguatan Peran Bank Indonesia Dalam Revisi UU P2SK
MATA SULSEL, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyoroti penguatan peran Bank Indonesia dalam Revisi UU P2SK dalam pertumbuhan ekonomi serta independen dalam mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Misbakhun menyatakan bahwa revisi UU P2SK awalnya dilakukan sebagai tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan perbaikan pasal-pasal yang…
-
DPR Siap Bahas Revisi KUHAP Setelah Presiden Prabowo Tanda Tangani Surpres
MATA SULSEL, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat presiden untuk membahas Revisi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Komisi III akan segera memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai tindak lanjut dari keputusan presiden tersebut. “Draf final rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan…
-
DPR Revisi Tatib, Dasco Bantah Bisa Pecat Pejabat : Hanya Berlaku Internal
MATA SULSEL, JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menyatakan bahwa revisi Tata Tertib (Tatib) DPR yang memberikan kewenangan tambahan untuk mengevaluasi pejabat di beberapa lembaga yang ditetapkan melalui Paripurna DPR hanya berlaku secara internal. Dasco mengakui kebingungannya terhadap isu yang mengatakan bahwa DPR sekarang memiliki kemampuan untuk memberhentikan pejabat. Ia menegaskan…
-
Aturan Tata Tertib Batasi Hakim, MKMK Sentil DPR : Rusak Negara Ini!
MATA SULSEL, JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa DPR tidak memiliki niat untuk menjaga keutuhan Indonesia berdasarkan hukum Undang-Undang Dasar 1945 jika merumuskan peraturan tata tertib yang bisa membatasi kebebasan hakim. Palguna menyoroti respons terhadap tata tertib baru DPR yang berpotensi digunakan untuk memberhentikan hakim konstitusi, hakim…
-
DPR Desak Malaysia Terbuka Soal Kasus Penembakan Pekerja Imigran RI
MATA SULSEL, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menekankan bahwa Pemerintah Malaysia perlu memberikan penjelasan mengenai penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) agar tidak merusak hubungan diplomatik dengan Indonesia. Hasanuddin menyatakan bahwa Malaysia harus transparan dalam penjelasan insiden tersebut guna memelihara hubungan baik antara kedua negara. Ia…
-
Wacana Sekolah Libur Selama Bulan Ramadan, DPR Usulkan Pesantren Kilat
MATA SULSEL, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar sedang mempertimbangkan kemungkinan libur sekolah dan madrasah selama sebulan selama bulan Ramadan. Anggota Komisi VIII DPR F-PDIP, Selly Andriyani Gantina, menekankan perlunya melakukan kajian yang cermat supaya kualitas pendidikan tidak terganggu. “Pentingnya memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas pendidikan. Pendidikan agama maupun umum di madrasah dan…