Tag: DPR
-
RUU Wantimpres Bakal Disahkan saat Rapat Paripurna DPR
MATA SULSEL, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna. Keputusan tersebut dihasilkan dari rapat kerja baleg yang dipimpin oleh Ketua Baleg Wihadi Wiyanto bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas di…
-
Tambahan Anggaran Rp27,8 Trilliun Otorita IKN di 2025 Disetujui DPR
MATA SULSEL, JAKARTA – Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp27,8 triliun yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk tahun depan. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI, menegaskan persetujuan tersebut dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memasukkan tambahan anggaran tersebut ke dalam pagu anggaran atau…
-
RUU Perampasan Aset Dibahas DPR Periode Berikutnya
MATA SULSEL, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset akan ditunda hingga periode anggota DPR RI berikutnya. Hal ini dikarenakan masa jabatan anggota DPR RI periode 2019-2024 akan segera berakhir meskipun Presiden Joko Widodo telah meminta agar RUU tersebut segera diselesaikan. “Masa sidang ini kan tinggal beberapa…
-
DPR Mau Evaluasi MK, Jimly Sebut Itu Gejala Umum Semua Negara
MATA SULSEL, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa di banyak negara, anggota parlemen cenderung tidak senang ketika MK membatalkan keputusan politik yang telah disepakati oleh mayoritas di parlemen. “Ini gejala umum ketegangan hubungan antara parlemen vs mahkamah konstitusi di sepanjang sejarah di semua negara,” kata Jimly, Sabtu (31/8/2024), mengutip CNNIndonesia.com.…
-
Gerindra Harapkan DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan Aset
MATA SULSEL, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani berharap pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dapat diselesaikan di DPR periode 2019-2024 atau yang saat ini. Ahmad Muzani mengungkapkan harapannya ini sebagai respons terhadap permintaan Presiden Joko Widodo kepada DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. “Mudah-mudahan bisa dilakukan dalam periode ini,” kata Muzani…
-
DPR Gerak Cepat Batalkan Revisi RUU Pilkada, Jokowi : Sangat Baik
MATA SULSEL, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia yang membatalkan rencana revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di tengah protes massa. Jokowi menganggap langkah cepat DPR sangat positif. “Ya saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik,” kata Jokowi…
-
KPU Bakal Diskusi dengan DPR Terkait Putusan MK Sehari Sebelum Pendaftaran Kandidat Pilkada
MATA SULSEL, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI akan mengadakan diskusi tentang Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 terkait Pencalonan Kepala Daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada Senin (26/8/2024). Pertemuan itu memuat enam agenda yang akan dibahas. Pertama, pembahasan rancangan…
-
Sufmi Dasco ‘Balik Badan’ Soal Revisi UU Pilkada, Prabowo Sangat Marah
MATA SULSEL, JAKARTA – Kabar beredar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto merasa sangat marah terkait upaya revisi Undang-Undang (UU) Pilkada setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin, dalam program Gaspol! di Youtube Kompas.com, Jumat (23/8/2024). Hamid menyebut bahwa Prabowo…
-
Tetap Gunakan Putusan MK, DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada
MATA SULSEL, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada. Sidang paripurna sempat ditunda karena tidak kuorum. “Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan,” kata Dasco, Kamis (22/8/2024), mengutip Kumparan. Dengan begitu, aturan dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024 merujuk…
-
PDIP Harap DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada
MATA SULSEL, JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, berharap agar DPR benar-benar membatalkan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aria menekankan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8) terhadap sejumlah pasal dalam UU Pilkada bersifat final dan mengikat. Menurut Aria, KPU dapat langsung melaksanakan putusan MK…
-
RUU Pilkada Baleg DPR Beda dengan Putusan MK, Jokowi: Mesti Dihormati
MATA SULSEL, JAKARTA – Menanggapi perihal RUU Pilkada yang disepakati Baleg DPR berbeda dengan Putusan MK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa mesti menghormati keputusan dari masing-masing lembaga. Pembahasan RUU Pilkada mendadak ini dinilai tidak membutuhkan waktu lama, dan hanya memakan waktu kurang dari 12 jam hingga kemudian selesai dan disepakati. RUU Pilkada yang disepakati…
-
DPR Soroti Kepala BP2MI Tak Tahu Inisial ‘T’ : Jangan Buat Gaduh
MATA SULSEL, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengkritik Kepala BP2MI Benny Rhamdani karena mengklaim tidak mengetahui siapa yang mengendalikan judi online dengan inisial T. Didik menyesalkan sikap Benny Rhamdani yang dinilainya hanya menimbulkan kekacauan. “Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa semua pejabat publik berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan, serta…
-
PBNU Curiga DPR Bentuk Pansus Haji 2024, Apa Motif Dibaliknya?
MATA SULSEL, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji oleh DPR berdasarkan masalah pelaksanaan ibadah haji 2024. Yahya meyakini bahwa masyarakat juga tidak melihat adanya masalah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya. “Ya kami melihatnya…
-
Johan Budi Mundur Dari DPR Setelah Lolos Seleksi KPK, PDIP : Kita Hormati
MATA SULSEL, JAKARTA – Politikus PDIP Johan Budi akan meninggalkan partainya setelah dinyatakan lolos tahap administrasi sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP menghormati keputusan Johan Budi. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto menyatakan bahwa partainya menghargai keputusan Johan Budi untuk mencalonkan diri sebagai capim KPK. “Sepengetahuan saya, tidak ada komunikasi yang bersangkutan dengan…
-
Kuota Tambahan Haji Terindikasi Disalahgunakan, DPR Bentuk Pansus
MATA SULSEL, JAKARTA – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji oleh DPR RI akibat adanya indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengatakan penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama pada Pasal 64 ayat 2.…
-
Berharap Pelayanan Transportasi Lebih Baik, Komisi V DPR RI Kunjungi di Luwu
Luwu Timur, Rakyat News – Sebagai wujud komitmen menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, rombongan Komisi V DPR RI yg dipimpin oleh Bapak Ibnu Munzir menyambangi Kabupaten Luwu Tumur (Lutim),Jumat(7/9) Rombongan berjumlah 15 orang dengan beberapa anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan seperti Hamka B Kadi dan Bachrun Daido diterima oleh Bapak Wakil Bupati Lutim, Irwan Bachri…