“Kami komitmen tidak ada layanan diskriminatif karena negara menjamin semua hak dasar masyarakatnya dan kami harus memastikan bahwa pemerintah harus hadir disana,” ungkap Mustaufiq mantan kepala Bagian Humas Pemda Jeneponto.

Selain itu, beberapa peningkatan layanan terintegrasi dengan beberapa perangkat daerah sementara kami planning seperti dengan sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan.

“Alhamdulillah, bapak Penjabat Bupati Bakri Junaedi juga memberi respon positif sehingga kami juga siap bergerak lebih cepat lagi,” pungkasnya. (*)