Riswan Bibbi: Alokasi Kebijakan Timpang, Masyarakat Luwu Belum “Merdeka”
Sementara itu, NH berujar, potensi Luwu Raya memang tidak sepantasnya disia-siakan. Ia menyebut, prinsip warisan leluhur Luwu yaitu “wanua mappatuo naewae alena” bukan sekadar jargon.
“Sebagai daerah yang sangat potensial, Luwu Raya bisa membangun dan memodernisasi dirinya dengan kemampuan SDA dan SDM,” terangnya.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini menilai, alokasi kebijakan pemerintah saat ini mengalami ketimpangan dan tidak proporsional. Imbasnya, pembangunan kesejahteraan Luwu raya menjadi terhambat.
“Faktanya, ada sumber daya cokelat di Luwu, tapi pabriknya di Gowa. Kita pun harus impor cokelat, makan cokelat nanti dari Singapura, Jepang, Paris,” terangnya.
Demi akselerasi pembangunan tersebut, NH kemudian turut mendukung pemekaran Provinsi Luwu Raya. Langkah tersebut juga telah dilakukan NH saat menginisiasi pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. (*)