Makassar, Matasulsel  – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan Rp 8,9 triliun untuk Subsidi Kuota Internet dan Tunjangan Profesi Pendidik di Indonesia.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menyambut baik kebijakan tersebut. Sebab, permasalahan kuota internet selama masa pandemi Covid-19 untuk pembelajaran online menjadi keluhan.

Namun, selain kuota yang akan diberikan dan tunjangan profesi pendidik, ia menekankan perlunya dihadirkan infrastruktur jaringan dengan aksesibilitas yang baik. Sehingga, pada beberapa pertemuan terakhir bertemu dengan pihak provider untuk mengatasi masalah yang ada. Seperti memasang BTS dan penguat sinyal repeater/booster.

“Tetapi bagi kita, yang lebih penting adalah tidak semua daerah bisa terakses (internet),” kata Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu, 29 Agustus 2020.

“Yang kita butuhkan sekarang ini adalah jaringan,” sebutnya.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah pada 24 Agustus lalu, menerima audiensi manajemen Telkomsel Area Pamasuka di rumah dinasnya. Membahas persoalan pemenuhan jaringan internet. Pihak Telkomsel sendiri meluncurkan program Merdeka Belajar yang diperuntukan bagi murid, mahasiswa dan guru se area Sulawesi.

“Kemarin juga sudah kita undang GM Telkomsel, mereka sudah menurunkan tarif dan supaya lebih mudah diakses,” imbuhnya.

Selanjutnya, Pemprov Sulsel melalui Dinas Komunikasi Informatika, Stastik dan Persandian mengundang penyedia jasa layanan internet ke Kantor Gubernur Provinsi Sulsel pada Rabu, 27 Agustus lalu.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Stastik dan Persandian (Kominfo) Sulsel, Amson Padolo, menjelaskan, kedatangan penyedia jasa layanan internet ke kantor Gubernur dalam rangka pembicaraan kerja sama dalam upaya meminimalisir blank spot atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Kondisinya di Sulsel, daerah yang terisolir dan pulau-pulau.

“Empat provider, yakni Telkomsel, Indosat, Smartfren dengan XL. Itu intinya, bagaimana sekitar 500 blank spot di Sulsel itu, kita dapat diminimalisir dengan mengharapkan para provider untuk membuka akses sehingga titik-titik blank spot ini dapat dikurangi di Sulsel,” kata Amson Padolo.

Amson menuturkan, tercatat 500 area blank spot masih jauh dari jaringan Internet. Olehnya, ia berharap kehadiran penyedia jasa jaringan itu mampu membuka akses jaringan baik telfon maupun internet bisa mengurangi titik blank spot.

Menurutnya, permasalahan blank spot selama ini yang dialami sejumlah daerah di Sulsel dikarenakan wilayah pegunungan dan daerah terpencil yang susah diakses untuk dijangkau dan harus membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membuka akses jaringan internet maupun telepon.

“Jaringan internet ini sangat penting, termasuk mendukung proses belajar-mengajar di dunia pendidikan,” ucapnya.

Diketahui, sejak Maret 2020, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan, serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana satuan pendidikan diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana BOS untuk penyediaan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Reguler, yang diterbitkan pada 9 April 2020 lalu. (*)

Sumber : Humas. Sulselprov.go.id