“Kenapa PSU itu harus dimiliki, sebab kadang pengembang jika selesai tidak lagi bertanggungjawab memelihara, sehingga penyakit di Makassar yakni genangan dan banjir kerap kembali, karena drainasenya tidak diurus, sementara jika itu menjadi aset maka ada anggaran dari pemerintah bisa dipergunakan, “paparnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Nirwan Niswan Mungkasa turut mengapresiasi kekompakan warga BPH yang melakukan inisiasif menyerahkan PSU perumahan ke Pemerintah Kota Makassar. Selama ini, kata dia yang pengembang menyerahkan setelah pembangunan tuntas.

“Pertama kalinya ada penyerahan PSU perumahan dari warga, biasanya dari pemgembang. Ini harus diapresiasi, dan semoga secepatnya PSU yang diserahkan ini dapat dibenahi,”kata Nirwan.

Nirwan menjelaskan ada beberapa tujuan pemyerahan ke Pemerintah, diantaranya u untuk menjamin keberlangsungan PSU, melindungi aset Pemkot Makassar yang menjadi hak, dan dapat memanfaatkan PSU untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik lagi.

“PSU yang dapat dipelihara oleh pemerintah yang sudah diambil alih kepemilikannya dari pengembang, jadi untuk di BPH ini sudah bisa diusulkan pengembangan infrastruktur PSUnya,” katanya.

Ketua RW 3, Erwin Natsir mengatakan warga menunggu kurang lebih 23 tahun lamanya untuk dilaksanakan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Makassar. Sudah berbagai generasi RW dan RT bersama warga untuk mengalihkan kepemilikan dari PT Ganesa Langa Jaya yang sudah tidak aktif kepemerintah namun baru hari ini dapat terlaksanakan.

“Sebuah kesyukuran, penyerahan PSU ini terlaksana juga, semua ini berkat bantuan dari Ketua DPRD Rudianto Lallo, Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat yang aktif selalu mencari solusi, semoga dengan diambilnya pemerintah, infrastruktur di BPH dapat perlahan diperbaiki,” harapnya.

Menurut Natsir yang mendasari keinginan warga agar PSU perumahan BPH ini diambil alih pemerintah karena pada saat musim hujan tiba, genangan nyaris diseluruh kompleks setinggi lutut orang dewasa, drainase sudah tertutup sedimen dan sampah. “Tanpa bantuan anggaran pemerintah, maka PSU Perumahan tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya masyarakat,”tutupnya.