“Pada awal-awal kami menerapkan sitem ini sebetulnya kami menemui beberapa kendala, seperti kendala listrik, jaringan atau prasarana lainnya, tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun kami selalu adakan pembenahan bersama dengan Dinas Pendidikan.” tambahnya.

“Kota Makassar ini sebenarnya ada ketidakseimbangan jumlah SMP dan SD, sekitar 36000 lulusan SD setiap tahunnya, sementara SMP negeri yang kita punya hanya sebanyak 45, itu tidak memenuhi semua alumni SD setiap tahunnya. Setelah berkonsultasi dengan dewan, kita lakukan regrouping, kami membentuk tambahan 10 sekolah negeri dalam rangka menjamin pendidikan di kota makassar. ” kata Abd. Rahman Bando di tengah-tengah diskusi siang ini.

Akhir Diskusi, warga yang hadir turut memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar dan Anggota DPRD Makassar terkait adanya sistem zonasi dalam PPDB 2019.