Sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Gelar Rakor Dengan PGGP Papua dan Papua Barat

JAYAPURA, MATA SULSEL – Pada 24 Agustus 2022, di Aula Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, jajaran Sekretariat Wakil Presiden RI menyelenggarakan “Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Tanah Papua Melalui Kemitraan Dengan PGGP Provinsi Papua Dan Papua Barat”.

Rapat ini melibatkan kementerian/lembaga pelaksana program dengan lembaga gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) Provinsi Papua dan Papua Barat.

Bacaan Lainnya

Rapat Koordinasi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang disampaikan beliau secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April 2022 di Jakarta.

Saat itu, PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun Tanah Papua.

Kini, kunjungan jajaran Sekretariat Wapres RI beserta kementerian teknis ke Papua dilakukan untuk membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan Gereja sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan program-program yang telah berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres RI) dan dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Masykuri Abdillah (Staf Khusus Wapres RI). Rakor ini turut mengundang Pdt. Hiskia Rollo (Ketua Umum PGGP Prov. Papua) beserta jajaran pengurus PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua Lembaga Aras Gereja dan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw yang juga telah ditunjuk oleh PGGP untuk menjabat sebagai Ketua Umum PCC.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Papua merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam sejarah pembangunan Papua.

Secara spesifik, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.

Sementara itu, Prof. Dr. Masykuri Abdillah menyebutkan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh PGGP/PB secara umum telah bersifat sejalan dengan arah percepatan pembangunan dari Wapres RI. Kedepannya, kemitraan dapat terus berlanjut dengan adanya Kantor Perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura.

Kementerian/lembaga yang ikut terlibat dalam Rapat Koordinasi di antaranya Kemensos, Kemenaker, Kemenkop UKM, Kemen PPA/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kemenag, Kemenkeu serta sejumlah unsur Pemda Papua dan Papua Barat.

Dalam pertemuan ini, dibahas hasil sinkronisasi rekomendasi program pembangunan dari pimpinan Gereja Papua dengan Rencana Aksi Inpres 9/2022 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua.

Rekomendasi ini mencakup bidang Pendidikan dan SDM, Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kesehatan. Selain itu, dalam pertemuan ini PGGP juga menyampaikan update pembentukan Papua Christian Center (PCC), sebuah badan otonom yang didirikan oleh PGGP dan ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan terhadap gereja-gereja di Papua sekaligus sebagai mitra dari Pemerintah dalam hal penyusunan dan eksekusi program di Papua.

Sebagai kesimpulan, dalam rapat koordinasi ini pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk bergandengan tangan dengan PGGP Papua dan Papua Barat dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua melalui sinergi eksekusi program K/L dan pemerintah daerah di Papua bersama dengan lembaga Gereja Papua.

Format kemitraan ini diusulkan dalam bentuk MoU antara PGGP/PB dan K/L sehingga terdapat SOP dalam kemitraan ini. Secara khusus, beberapa program yang dibahas di antaranya program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pendampingan dan pemberian dana usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman dan penanganan stunting di Papua. (**)

Pos terkait