Materi gugatat tiap desa yang diajukan yakni untuk Desa Tokke, adanya masyarakat yang bukan panitia pemihan kepala desa atas nama Sainul tidak memiliki SK dan diduga merupakan Tim dari salah satu calon yang berperan aktif dalam perhitungan suara, bahkan memegang dan menyebutkan hasil coblosan kertas suara.

Desa Malangke, materi gugatan yang ajukan yaitu ditemukan
pemilih anak di bawah umur atas nama Rasdi. Dimana Rasdi disuruh ikut memilih atas suruhan Nasarruddin salah satu tim pemenangan Hj Ratna sekarang diangkat jadi kepala dusun, pemilih dari luar Desa atas nama Salmawati dari Desa Polijiwa, Kecamatan Malangke Barat dan
Jumardin dari Desa Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

Desa Polejiwa juga diduga terjadi mobilisasi massa dilakukan salah satu kandidat. Pemilih dari luar Desa Polejiwa, warga Desa Wiwitan Lamasi ikut melakukan pemilihan, diduga keterlibatan Sekdes mengarahkan masyarakat untuk memilih Imron yang terpilih dan kepala dusun memberikan surat panggilan sumiran dan sukinah penduduk yang di luar desa.

Desa pengkajoang diduga terjadi kecurangan pelibatan pemilih di bawah umur. Dalam gugatan yang ajukan
pemilih di bawah umur berjumlah 4 orang dan ada 17 orang berdomisili belum cukup 6 bulan di desa Pengkajoang.

Meski dalam proses sengketa dan DPRD Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan surat kepada pemerintah kabupaten Luwu Utara agar Bupati Luwu Utara, Indah Putri tak melakukan pelantikan kepada kepala desa terpilih yang masih proses sengketa, Namun pemerintah Kabupaten Luwu Utara tetap melakukan pelantikan yang dilakukan Desember 2018 lalu.(*)