Dalam arahannya Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menginstruksikan agar seluruh pejabat untuk tidak meninggalkan wilayah, seluruh kepala kecamatan dan kepala perangkat daerah teknis agar terus memantau dan melaporkan kondisi lapangan di wilayah masing-masing dan tetap melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder ada kepala desa, lurah, babinsa, dan babinkantibmas secara terpadu.

Iksan iskandar juga memerintahkan bahwa garis kordinasi berada di kepala badan BPBD, eksofisio yakni Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin tegas bupati dua periode tersebut.

Selain agenda tersebut, bupati juga memasukkan pembahasan terkait penegasan Laporan LHKPN kepada seluruh pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Jeneponto.

Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin selaku kepala sekretariat meminta kepada ASN yang belum melakukan pelaporan LHKPN agar segera melaporkan ke operator yang telah di tunjuk, dan sanksi bagi pejabat untuk tidak melaporkan telah kita siapkan sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan dan akuntabel, harap Syafruddin. (*)