Supratman: Dinamika RT/RW Makassar “Kamma Tongi Arisan di Lot”
17/01/2017 17:00
“Perwali merujuk pada mendagri sedangkan mendagri merujuk pada UU nomor 32 tahun 2011 tentang pelarangan pengurus partai ikut perpastisipasi. Tapi sekarang sudah diganti menjadi nomor 23 tahun 2014 tidak ada yang pembatasan pengurus partai” katanya.
Tak hanya itu, Supra mengatakan dengan adanya insentif dan Android setiap ketua RT/RW membuat masyarakat lebih memilih menjadi ketua RT/RW dibandingkan dengan partai politik.
“Anne ketua anggappai android dan uang satu jutess” katanya. (aa)