Makassar, Matasulsel – Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menerima pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Jumat (7/7/2017).

Pada pertemuan itu, BPJS memberikan laporan terkait potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pergantian pimpinan baru.

Gubernur berharap, pimpinan baru dalam menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan tidak berjalan sendiri tetapi berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“BPJS tidak bisa berjalan sendiri. Kalau begitu, pemerintah provinsi wajib memback up, BPJS dan pemprov saling terlibat, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Sulsel dan Dinas Ketenagakerjaan Sulsel,” kata Syahrul.

Sumber: Sulselprov.go.id

Dia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan membuat ukuran potensi kepersertaan BPJS ketenagakerjaan di Sulsel.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku yang baru, Sudirman Simamora, mengatakan potensi kepesertaan yang digarap di Sulsel masih rendah.

“Potensi yang digarap masih rendah, sehingga gubernur minta dilakukan percepatan peningkatan kepesertaan,” kata Sudirman yang baru satu bulan menjabat.

Menurutnya, jumlah perusahaan di Sulsel 932 ribu lebih, tenaga kerja ada dua juta.

“Bersama pemda dan pemprov mendorong untuk mereka semua tergabung,” ujarnya.

Sudirman juga menyebutkan, bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemprov Sulsel ingin mendorong tidak ada perusahaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya tetapi semua.

“Pihaknya bersama Gubernur akan melakukan sweeping perusahaan yang belum patuh dengan regulasi. Undang-undang sudah jelas, ada sanksi,” urai Sudirman.

Salah satu program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah pengelolaan yang dilakukan tidak hanya sektor formal dan informal. Para pekerja mandiri bisa masuk program bukan penerima upah atau BPU.

Mereka antara lain para pedagang pasar, bentor dan tukang ojek yang mendaftar secara parsial.

Sumber: Situs Resmi Pemprov Sulsel