#Jakarta
Jakarta, Matasulsel | Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai Partai Persatuan Pembangunan

Omnibus Law : Melihat Sisi Positif
PEMERINTAHAN
Jakarta, Matasulsel | Dalam beberapa waktu terakhir, omnibus law menimbulkan banyak paradoks di tingkat nasional. Istilah omnibus law di Indonesia

RUU Omnibus Law Menambah Ketahanan Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
Jakarta- Matasulsel.com | RUU Omnibus Law harusnya dapat menambah ketahanan dalam negeri, seperti dengan adanya pengangguran, kita dapat memanfaatkan
Jakarta, Matasulsel | Alumni Akabri 89, yang merupakan gabungan alumni Akademi matra Darat, Laut, Udara dan Kepolisian menerima bantuan _Corporate
Jakarta, Matasulsel | Buruh, NGO, dan BEM pasti terus melakukan koordinasi sebagai sesama non state actor untuk mengkritisi Omnibus Law. Yang jadi
Jakarta, Matasulsel |Baleg DPR RI masih intens membahas RUU Ciptaker Omnibus Law, bahkan sudah menjadwalkan akan diselesaikan pada 29 Juli 2020.

RUU Omnibus Law Dibuat Secepat Kilat
PEMERINTAHAN
Jakarta, Matasulsel | Fraksi-fraksi di DPR terkesan belum seluruhnya melakukan pendalaman materi sehingga kurang memahami maksud dari setiap norma
Jakarta, Matasulsel – Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP)
Jakarta, Matasulsel – Setelah 3 tahun penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Kamis 11 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum

Buruh Meminta Pembahasan Omnibus Law Dihentikan
PEMERINTAHAN
Jakarta, Matasulsel – Buruh meminta agar pembahasan Omnibus Law dihentikan, karena banyak pasal di dalam Omnibus Law yang merugikan kaum buruh.
Sedang Memuat...
Sudah ditampilkan semua