#Jakarta
Jakarta, Matasulsel – Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua sudah sangat mendesak. Alasan utama haru segera
Jakarta, Matasulsel – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,01 triliun untuk mendukung program

Urgensi Kontra Narasi Porpaganda Eks HTI
PEMERINTAHAN
Jakarta, Matasulsel – Secara resmi ormas Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan di Indonesia. Pada 19 Juli 2017 Kementerian Hukum dan HAM
Jakarta, Matasulsel – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menjadi celah kerawanan bagi sektor keamanan. Celah tersebut terjadi karena

Disinformasi Terkait RUU Omnibus Law
PEMERINTAHAN
Jakarta, Matasulsel – Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law menjadi sorotan karena dinilai merugikan sejumlah pihak. Mereka khawatir
Jakarta, Matasulsel – Presiden diminta segera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) penundaan Pilkada. Hal itu sekaligus

Urgensi Pengawasan Dana Covid-19
PEMERINTAHAN
Jakarta, Matasulsel – Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah stimulus ekonomi dari jilid I sampai III; Jaring pengaman sosial (social safety
Jakarta, Matasulsel – Masa tanggap darurat pandemi Covid 19 sudah berjalan lebih dari 3 minggu, kini Pemerintah RI sudah menerbitkan Peraturan
Takalar, Matasulsel – Letnan Jenderal Jeffrey Bomanak yang berkedudukan di Markas Besar Organisasi Papua Merdeka-Tentara Nasional Pembebasan

Haruskah Covid-19 Menunda Pembahasan RUU Ciptaker
PEMERINTAHAN
Jakarta, Matasulsel – Berbagai lembaga swadaya masyarakat menyuarakan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) krusial oleh DPR RI.
Sedang Memuat...
Sudah ditampilkan semua