Karawang, Matasulsel – Dana desa dinilai terserap dengan baik setiap tahunnya. Sehingga pemerintah pusat berencana akan terus menambah dana desa 100% demi menumbuhkan perekonomian warga desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, dana desa merupakan kebijakan pada 2015 yang diberikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tujuan program itu adalah untuk menciptakan perekonomian Desa yang mandiri. ‘’Bisa dibilang ini merupakan terobosan pertama di dunia,’’ ujarnya di Karawang, Selasa (18/4).

Dia mengatakan pada 2015 dana desa pertama digelontorkan Rp20,8 triliun dengan penyerapan anggaran sebesar 80 persen. Kemudian pada 2016, pihak pemerintah kembali menambah Rp46,98 miliar dengan penyerapan 90 persen. Dan pemerintah kembali menambahnya pada 2017 sebesar Rp60 miliar.

‘’Pada 2018 nanti direncanakan naik 100 persen menjadi Rp120 triliun. Dengan hitungan tersebut setiap desa dapat menerima Rp1,6 miliar,’’ ucapnya. Melalui program tersebut, desa-desa di Indonesia berhasil membangun 66 ribu km jalan, 15 ribu poliklinik, 40 ribu unit drainase, 15 ribu titik saluran irigasi tersier, 1.800 pasar, dan membuat 10 ribu sumur air. Ia juga berharap selain untuk pembangunan infrastruktur, dana desa mampu membangun perekonomian warga.
‘’Untuk itu desa harus mampu berinovasi untuk mengembangkan perekonomian melalui bumdesnya,’’ tutur Eko.

Sementara Staf Khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Syaiful Huda mengatakan, untuk mengawasi dana desa pihaknya telah membentuk satgas pengawasan yang beranggotakan akademisi dan aktivis. Bukan hanya satgas, Kementerian Desa juga bekerja sama dengan KPK dan BPKP untuk mengawasi pemakaian dana desa. ‘’Kita optimistis dana desa tepat sasaran. Karena dari 74 ribu desa yang diberikan dana desa, hanya 300 desa yang bermasalah atau bisa disebut 0,03% kurang beres,’’ pungkasnya. (*)

 

metrosiantar.com