”Mengintegrasikan keseluruhan proses pelaksaanaan program seluruh SKPD mulai dari perencanaan hingga implementasi kegiatan merupakan bagian penting dari Tata Kelola Pemerintahan Daerah,” papar Danny. “Hal tersebut hanya dapat dicapai jika proses integrasi data antar SKPD dapat dioptimalkan melalui sistem big data, maka untuk tujuan inilah War Room dibuat,” lanjut dia. “Dengan demikian pengambilan kebijakan publik akan lebih cepat dan efisien karena adanya dukungan dari inputing data dan informasi secara real time”, sambungnya.

Inspektur Kota Makassar, Zainal Ibrahim yang mendampingi Walikota menyatakan, hasil diskusi dengan Tim KPK ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Makassar melalui dokumen Rencana Aksi (action plan) yang akan disampaikan pada KPK melalui Inspektorat. “Rencana Aksi tersebut akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi kedepan guna melihat sejauhmana efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dilingkup Pemerintah Kota Makassar,” jelas Zainal Ibrahim.

Sumber: Makassarkota.go.id