“Ini perlu kami pertanyakan. Apakah benar mewakili rakyat sehingga duduk di DPRD atau seperti apa? Kok anggaran orang miskin, perluasan BPJS dialihkan anggarannya. Untung baik kalau anggarannya diperuntukan ke hal-hal yang penting,” kata Saril kepada Wartawan, Selasa (26/12/2017).

Dia mengatakan, jika penolakan anggaran tersebut lantaran kepentingan rakyat secara menyeluruh, maka DPRD perlu untuk diapresiasi. Akan tetapi, jika kepentingan pribadi-pribadi atau kelompok, menurutnya perlu untuk duduk bersama meluruskan kekeliruan.

“Jangan sampai tidak lagi merujuk pada aspirasi rakyat, ini akan keliru. Anggaran pendidikan itu jelas, targetnya untuk mencerdaskan generasi. Anggaran untuk masyarakat miskin dipotong, sementara angka kemiskinan secara faktual belum teratasi, keliru kalau seperti ini. DPRD harus tinjau kembali itu,” kata dia.

Dijelaskan pula, sebagai wakil rakyat sangat tidak elok jika berhadap-hadapan dengan kepentingan rakyat. “Jangan jadikan rakyat sebagai musuh. Begitu tegasnya,” tegas Saril. (*)