Oleh : Haerullah Lodji (Direktur Pattiro Jeka)

JENEPONTO, matasulsel.com – Setelah proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang panjang dan penuh dinamika, saat ini kita menyaksikan pelantikan pimpinan daerah yang terpilih, baik Gubernur dan Wakil  Gubernur, Wali Kota dan Wakil Walikota, maupun Bupati dan Wakil Bupati.

Momen ini seharusnya menjadi titik awal untuk membangun daerah yang lebih baik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perpecahan di antara pendukung yang kalah dan yang menang masih terasa.

Kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh suara yang diperoleh dalam pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan untuk merangkul semua elemen masyarakat.

Para pimpinan daerah yang baru dilantik harus mengedepankan komunikasi yang terbuka dan inklusif. Mengadakan dialog dengan semua pihak, termasuk mereka yang merasa kecewa, adalah langkah awal yang penting.

Ini bukan hanya soal mendengarkan, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pembangunan.

Setiap kebijakan yang diambil pasca-pilkada harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dalam konteks ini, pimpinan daerah perlu memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan yang inklusif ini akan membantu meredakan ketegangan dan menciptakan rasa memiliki di antara semua elemen masyarakat.

Salah satu cara untuk mengatasi perpecahan adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan akan menciptakan rasa kepemilikan.

Ini juga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan aspirasi dan harapan mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi sosial di masyarakat.

Bagi tim-tim pendukung yang kalah, penting untuk menyikapi situasi ini dengan kepala dingin, menjaga etika politik dan menghormati hasil pemilihan adalah langkah yang menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Alih-alih terjebak dalam kecemasan dan kekecewaan, tim pendukung dapat berperan sebagai pengawas yang konstruktif, memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk kemajuan daerah.

Dalam Konteks kepemimpinan transformasional menyatakan bahwa pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam situasi pasca-pilkada, pimpinan daerah harus berfungsi sebagai pemimpin transformasional yang tidak hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjukkan empati, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan berkomitmen pada visi pembangunan yang inklusif.

Dalam konteks perpolitikan, teori jaringan sosial menjelaskan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dan membentuk hubungan. Dalam pandangan para ahli menunjukkan bahwa hubungan antar individu dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan.

Pimpinan daerah dapat memanfaatkan teori ini untuk membangun aliansi dengan berbagai kelompok, baik yang mendukung maupun yang menentang, untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan.

Pada akhirnya, pimpinan daerah dapat mengadakan forum diskusi terbuka secara berkala, yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan saran, ini tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan antara pimpinan dan masyarakat.

Wujudkan Pembangunan Partisipatif

1.Mengimplementasikan program pembangunan partisipatif, di mana masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Misalnya, program pembangunan infrastruktur yang melibatkan komunitas setempat dalam survei kebutuhan dan perancangan proyek. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki proyek tersebut dan termotivasi untuk berkontribusi.

2.Mengadakan pelatihan untuk masyarakat mengenai cara berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Misalnya, pelatihan mengenai advokasi kebijakan atau pengelolaan sumber daya lokal. Ini akan memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dalam berkontribusi pada pembangunan daerah.

3.Pimpinan daerah dapat membangun jaringan kerja dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan. Dengan membangun aliansi ini, pimpinan dapat mengakses sumber daya dan informasi yang lebih luas untuk mendukung program-program pembangunan.

Dalam demokrasi, semua suara berharga, mari kita bersama-sama mewujudkan potensi tersebut untuk kemajuan daerah.

Proses demokrasi yang sehat adalah ketika semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, mampu berkontribusi untuk kemajuan bersama, para pimpinan daerah yang baru dilantik harus berkomitmen untuk menjadi pemimpin bagi semua, bukan hanya bagi pendukungnya.

Dengan mengedepankan dialog, kebijakan inklusif, dan partisipasi masyarakat, kita dapat menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif untuk pembangunan.

Mari kita semua, baik pemimpin maupun masyarakat, bergerak maju bersama demi kejayaan daerah kita. (*)