MAKASSAR, MATA SULSEL – Menjawab permasalahan yang saat ini mendera sejumlah Pemerintah Desa di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia Timur (UIT), menyiapkan Sekolah Pemerintahan Desa (SPD).

“Tahap finalisasi program itu sudah kami rampungkan, dan berharap kendala Pandemi Covid-19, tidak menyurutkan pelaksanaanya,” ujar Dekan Fisip UIT, Dra. Nani Harlinda Nurdin, M.Si, di sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Malili Luwu Timur, Kamis (15/10/2020).

FGD yang diselenggarakan bersama masyarakat dan wartawan media online, Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulawesi Selatan (Sulsel), diwakili JOIN Luwu Timur. “Sekolah Pemerintahan Desa ini sudah kami persiapkan sejak akhir 2019 dan akan terus berjalan hingga resmi kami luncurkan,” ujar Dekan Fisip, yang saat ini sedang merampungkan disertasi doktornya di Unhas.

Ketua JOIN Lutim, Arief Tella, yang mendampingi 15 wartawan JOIN menyambut baik rencana SPD. “Program ini menjawab berbagai persoalan yang mungkin dibutuhkan solusinya oleh pemerintah desa. Saya bersyukur Lutim menjadi pilot SPD,” ujarnya.

Wakil Rektor IV UIT, Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. mengungkapkan berdasarkan data yang dirilis, berbagai media nasional ada 900 kepala desa, yang menghadapi ancaman hukuman akibat dana desa. “Presiden Jokowi sudah menyampaikan di pidatonya tentang adanya 900 kepala desa dalam masalah pengelolaan manajemen pemerintahan mereka di desa,” ujar Zulkarnain, yang juga aktif melakukan pelatihan bagi wartawan di Sulsel.