Gazali juga menyayangkan BPJS Takalar yang berutang ke pihak rumah sakit selama lima bulan terakhir. Padahal, pihaknya telah membayarkan BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin selama satu tahun.

“Karena berutang, akhirnya pihak pemerintah yang harus menalangi lagi biaya perawatan dan obat kepada masyarakat pengguna BPJS Kesehatan,” sesal Gazali.

Dihubungi terpisah, Plt Kadis Kesehatan dr Rahmawati mengaku, terus melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar klaim bisa terbayarkan secepatnya. Klaim BPJS  Takalar yang belum terbayarkan terhitung sejak Oktober 2019.

“Jadi kita terus berkomunikasi dengan BPJS agar klaim itu secepatnya dibayarka, BPJS Takalar mestinya sudah bisa mengeluarkan kartu KIS yang baru bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Rahmawati.

Editor: Alvin