Ia juga mendorong agar setiap program pemerintah diarahkan pada pengembangan keterampilan warga sesuai potensi lokal. “Kita harus tahu skill apa yang bisa dikembangkan di Jeneponto. Jangan hanya berhenti pada bantuan uang, tapi harus ada arah jelas agar masyarakat bisa berdaya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) mengharapkan perhatian penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, berdasarkan data BPS 2025, Jeneponto masih menempati peringkat kedua tertinggi persentase masyarakat miskin di Sulsel setelah Kabupaten Pangkep.

“Ini tentu menjadi tantangan berat bagi kami di daerah. Dukungan dari Pemprov Sulsel sangat penting agar upaya menekan kemiskinan ekstrem di Jeneponto bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan gizi anak, pendidikan, hingga peluang usaha kecil. Fatmawati menanggapi dengan hangat dan berjanji Pemprov Sulsel akan terus bersinergi dengan Pemkab Jeneponto untuk memperkuat program pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Saya ingin mendengar kabar baik dari Jeneponto. Tidak ada lagi anak stunting, tidak ada anak putus sekolah, dan masyarakatnya bisa hidup mandiri,” pungkasnya. (*)