JENEPONTO, MATASULSEL – Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar workshop Advokasi dan Pendampingan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, Selasa (27/5/2025).

Acara ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jeneponto dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan program wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah di seluruh daerah.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Dikbud Jeneponto, Uskar Baso, yang menyampaikan bahwa pendidikan anak usia dini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. “Pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, melainkan juga melibatkan berbagai stakeholder seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, PMD, Dukcapil, Kesra Kementerian Agama, lembaga mitra seperti Himpaudi dan IGTKI, Igra dan tentu saja dukungan penuh Bunda bersama Pokja Bunda Paud Kabupaten Jeneponto” ungkapnya.

Workshop ini bertujuan untuk mengidentifikasi Strategi Percepatan, menemukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat implementasi wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah oleh pemerintah daerah.

Mendiskusikan Potensi dan Tantangan, menggali potensi yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Meningkatkan Kolaborasi, mendorong kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam mendukung pendidikan anak usia dini.

A. Budi Pramono, sebagai PIC kegiatan, memaparkan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030. Dalam pemaparannya, Pramono menekankan beberapa poin penting:

– Urgensi Pendidikan Prasekolah : Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan prasekolah bagi perkembangan anak.
– Modalitas dan Strategi : Memperkenalkan pendekatan kolaborasi yang adaptif untuk mempercepat pelaksanaan program.
– Rancangan Tindak Lanjut : Menyusun langkah-langkah konkret bagi implementasi wajib belajar satu tahun di Jeneponto.

Diskusi interaktif menjadi salah satu highlight acara ini, di mana peserta mengemukakan berbagai solusi untuk tantangan yang ada. Beberapa solusi yang diusulkan meliputi:

1.Penambahan Ruang Kelas Baru : Mendesak perlunya pembangunan ruang kelas tambahan untuk menampung lebih banyak anak.
2.Pembangunan Sekolah Baru : Mendirikan sekolah di desa yang belum memiliki fasilitas PAUD.
3.Insentif bagi Tenaga Pendidik : Mengimplementasikan peraturan bupati mengenai insentif untuk para pendidik di desa.
4.Kolaborasi Multi-Pihak : Mendorong kerjasama antara berbagai instansi dan lembaga swasta untuk mendukung program ini.

Pramono mengapresiasi kehadiran semua pihak dalam forum advokasi ini, yang mencerminkan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan semua stakeholder terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan prasekolah yang lebih baik dan lebih merata, sehingga semua anak di Jeneponto mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah dapat terlaksana dengan efektif, memberikan manfaat yang signifikan bagi masa depan anak-anak di Indonesia.(Oji Pajeka)