Koalisi AFK Sulsel juga membawa dokumen kasus dan catatan kesepakatan yang wajib untuk disepakati kepala Balai Besar Wilayah Pompengan Jeneberang.

Adapun pernyataan sikap aksi AFK Sul-sel yaitu “Meminta Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kinerja maupun jabatan SAHIRA, HR, ST dan IDA ARIES SULISTYANINGSIH, ST.

Berdasarkan laporan LB AMP SUL-SEL ke Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan bahwa pembangunan D.I Pattiro Kab.Bone dengan anggaran 20 Milliar Ta.2018 saat ini masih berproses hukum dan D.I Bulucenrana dengan anggaran 8 Milliar Ta.2021 juga masih dalam proses telaah serta kajian internal ditiga lembaga yang tergabung dalam AFK (AMP, FKR, KAMRI).

Olehnya itu, AFK Sulsel meminta kepada Menteri Pupr Basuki agar mencopot kepala BBWSPJ Sulsel yang lari dari komitmen untuk menemui massa aksi Kamis hari ini.

Aksi yang sempat saling dorong antara pihak kepolisian juga akhirnya dapat menyegel kantor BBWSPJ Sulsel. (*)