Konvensi ini diklaimnya sebagai program percontohan kepada daerah lain, agar kepala desa tidak hanya ditunggani untuk kepentingan politik sesaat. “Kami bukan alat politik, tapi kami ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman di desa, bahwa inilah realitas politik,” ungkapnya.

 

Sementara Sekretaris DPD Apdesi Sulsel, Andi Pangerang Mustamu, menilai Raker yang baru dilaksanakan sebagai upaya penyatuan gerak dalam membangun Indonesia dari desa. “Dari temanya, Bergerak Bersama Membangun Indonesia Dari Desa, kami ingin menegaskan bahwa apa yang akan dilaksanakan Apdesi Sulsel semata-mata untuk kesejahtraan rakyat Indonesia,” katanya.

 

Pangerang mengakui, konvensi kandidat ala Apdesi memang sempat menjadi perbincangan hangat daalam Raker, namun program kerja unggulan bukan itu saja. “Kami juga mencanangkan jambore desa yang pertama, mengawal pembangunan embun, pasar, kesehatan, dan pariwisata desa sesuai karakteristik desa. Kami juga mencanangkan gerakan 1000 BUMdes untuk kesejahtraan masyarakat desa,” lanjutnya.

Semua program kerja ini kami dapat laksanakan dengan baik, apabila didukung penuh oleh pemerintah setempat. “Makanya salah satu poin rekomendasi yang kami telorkan adalah meminta seluruh pemerintah kabupaten agar segera merealisasikan dana perimbangan 10 persen untuk desa. Jika tidak berarti pemerintah daerah melanggar aturan karena ini amanah undang-undang,” tegasnya.

Dikatakannya, nyaris semua kepala daerah di Sulsel, belum merealisasikan dana perimbangan tersebut. (*)