“Jangan terlalu jauh mencampuri. Wajar kalau masyarakat menduga duga, dengan adanya kritik seperti itu, apalagi yang mengkritik pejabat negara. Harus diingat komunikasi yang harmonis serta efektif, juga menjadi bagian dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Ansar.

Kritik lainnya datang dari, Resky Daeng Ngati, Ketua LSM Sidonding-donding. Dia sangat menyayangkan komentar ketua DPRD Takalar di salah satu media online yang menyorot, soal lambannya mutasi pejabat di Pemkab Takalar.

“Saya sangat menyayangkan komentar Ketua DPRD Takalar terkait kinerja PJ Bupati yang di anggap menunda nunda mutasi. Kiranya Ketua DPRD Takalar jangan terlalu jauh intervensi terkait mutasi itu. Masih banyak hal yang dialami masyarakat Takalar yang jauh lebih penting dan harus diperhatikan DPRD Takalar, bukan hanya mutasi,” katanya.

Sejatinya, Ketua DPRD Takalar lebih fokus menjalankan tupoksinya. Kata dia. Pemkab Takalar harus teliti dalam melakukan mutasi pejabat, apalagi menjelang pemilu, dan mutasi sepenuhnya adalah wewenang eksekutif. “Mutasi harus teliti dan tetap mengacu pada regulasi dan aturan dari BKN, tandasnya. (*)