Selain itu, sepak terjang Bendahara DPC Partai Hanura Jeneponto Kasmawati Dj saat ini tidak transparan terkait keuangan partai. Misalnya uang yang diperuntukkan untuk saksi pada pemilihan legislatif yang lalu tidak dikucurkan sehingga patut dipertanyakan kemana uang partai tersebut, jelasnya.

Bukan saja uang partai kata Dia, namun juga dana pembinaan partai yang tidak jelas diperuntukkan kemana dana itu. “Bendahara Partai Hanura Jeneponto harus mempertanggungjawabkan itu baik itu dana saksi maupun dana pembinaan partai”, pungkasnya.

Sementara itu, mantan Sekretaris DPC Partai Hanura Jeneponto Muh Zaenal Sese mengungkapkan bahwa saat ini Ketua DPC Partai Hanura Jeneponto Kamaruddin Siama tidak pernah melakukan rapat pleno di partai terkait anggota DPRD Jeneponto dari Partai Hanura untuk penempatan di Komisi DPRD Jeneponto.

“Seharusnya Ketua DPC Partai Hanura Jeneponto melakukan rapat pleno terkait penempatan komisi bagi anggota dewan dari Hanura di DPRD Jeneponto. Kemudian menyurat ke Sekwan dengan tembusan ke DPD Partai Hanura Provinsi Sulsel. Ini yang tidak dilakukan”, kata Zaenal Sese. (*)