Penanganan Tindak Pidana Pornografi oleh Polres Jeneponto Sesuai SOP
Tersangka yang dikenal sebagai “FTN” dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal tersebut mengatur larangan terhadap produksi, penyebaran, dan penyediaan materi pornografi dalam bentuk apapun.
Terkait dengan perkara “JYC,” yang merupakan limpahan laporan dari Bid Propam Polda Sulsel, proses pemberkasan sedang berlangsung dan akan diajukan ke persidangan setelah dianggap siap.
Polres Jeneponto menekankan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti keakuratannya atau yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. (*)