Prajurit dan PNS Korps Marinir Wajib Menjaga Netralitas Pemilu 2019
12/11/2018 20:15
Selain itu, Kasi Luhkum mengatakan prajurit dan PNS Korps Marinir wajib menjaga netralitas TNI dalam Pemilu atau Pilkada terutama Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, prajurit dan PNS Korps Marinir tidak diperkenankan menjadi anggota KPU, ikut campur tangan dalam pemilu, menjadi anggota panitia pemilihan suara, tidak menjadi tim sukses pasangan calon dan selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungan “tegasnya”.
Acara yang dilaksanakan setelah apel pagi tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh peserta penyuluhan baik prajurit maupun PNS Korps Marinir.(**)
Taufiqurrakhman Pada Kesempatan di Lapas Makassar, Rutan Makassar, Lapas Narkotika, dan Lapas perempuan meminta kepada saksi dan pengawas pemilu
Setelah mencoblos, Junaedi Bakri melanjutkan kegiatan dengan melakukan pemantauan di beberapa TPS bersama tim pemantau Pilkada Kabupaten Jeneponto.
Secara keseluruhan, Arifin Nur menilai bahwa proses pemilihan di Kabupaten Jeneponto berjalan kondusif. Ia mengapresiasi kerja keras semua pihak yang
“Semua harus siap,” kata seorang petugas keamanan. “Kita tidak bisa membiarkan hal-hal buruk terjadi. Pemilu harus aman dan
Affandi mengatakan bahwa ini bentuk support penuh kami bagi penyelenggaraan pemilukada serentak 2024, Insya Allah dengan di serahkannya biodata ini,
3.Memahami Audiens Marlis berbagi pengalaman dari timnya dalam membuat konten tentang pertanian berkelanjutan. Mereka memastikan bahwa konten